2022 Dinas PU Usulkan Anggaran Rp 330 Miliar, Prioritas Penanganan Banjir

Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 di Hotel Grand Senyiur Selasa (27/07/2021)

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – DPRD Kota Balikpapan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022 di Hotel Grand Sinyiur, Selasa (27/07/2021).

Kepala Dinas PU Kota Balikpapan Andi Yusri Ramli mengatakan, pembahasan tersebut terkait program Wali Kota untuk tahun depan. Khususnya yang menjadi prioritas utama menyangkut masalah banjir. Selain juga menyangkut pendidikan dan kesehatan.

“Kami menyampaikan program-program kerja Dinas PU rencana 2022 itu program prioritas Wali Kota masalah banjir, program prioritas selain banjir kan program prioritas pendidikan, kesehatan,” katanya.

Dia mengatakan, untuk tahun 2022 alokasi anggaran yang diusulkan sebesar Rp 330 miliar dimana sekitar Rp 160 miliar akan dialokasikan, khusus untuk penanganan banjir.

“Rp 330 kalau disetujui, kami akan jalan, sekitar 150-160 miliar itu urusan banjir. Kan kita gak tahu pandemi ini bisa lagi terjadi recofusing. Itu baru usulan sementara,” ujarnya.

Berbagai program yang disiapkan untuk penanganan banjir diantaranya peninggian jalan di depan Pasar Segar. Karena setiap kali turun hujan wilayah tersebut selalu tergenang air. Kemudian pembebasan lahan sekitar 10 hektar rencana pembangunan bozem di hulu DAS Ampal. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 35 miliar sedangkan Rp 9 miliar untuk saluran primer.

“Nah itu masih dana awal. Kalau prosesnya ini berjalan mulus tentu akan kami minta dana tambahan secukupnya untuk menyelesaikan pembebasannya itu,” ucapnya.

Menurutnya, untuk pembebasan lahan merupakan tanggungjawab Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Sementara untuk pembangunan fisiknya akan dikerjakan Balai Sungai Kalimantan IV.

Alokasi yang lain di OPD lain pun sebenarnya masih terkait masalah itu juga, nomenklaturnya tidak berbunyi masalah penanganan drainase atau saluran tetapi ketika itu dikerjakan itu juga keterkaitan masalah banjir.

“Karena untuk fisiknya akan ditangani Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV di Samarinda, kami berusaha menyelesaikan pembebasan lahan bisa jalan, karena ini tanggungjawab Pemkot,” tandasnya.

Sementara untuk pendidikan, lebih pada pembangunan akses jalan menuju sekolah. Begitu pun untuk kesehatan, juga akan dibangun akses jalan menuju puskesmas. Termasuk juga membangun kantor kelurahan.