2024, DP3AKB Balikpapan Targetkan Stunting Tersisa 14 Persen

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemkot Balikpapan  menargetkan penurunkan angka stunting di Kota Balikpapan dari saat ini masih diangka kisaran 19 persen menjadi 14 persen setelah nantinya dilakukan intervensi terhadap kasus tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan Alwiati mengatakan, jadi saat ini pihaknya masih terus berupaya menurunkan laju penderita stunting sebesar 5 persen. Dari data yang ada asus stunting terbanyak terdapat di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara.

“Jadi kami akan terus gencar melakukan kegiatan sosialisasi tentang penyakit stunting ini, dengan melakukan intervensi melalui program dapur sehat anti stunting,” ujarnya, Rabu (8/11/2023).

Dikatakannya, dalam program dapur sehat anti stunting ini, pihaknya akan memberikan edukasi terhadap kader Posyandu dan ibu rumah tanggal bagaimana cara mengolah makanan yang gizinya tercukupi.

“Di program dapur sehat anti stunting ini, kader-kader dan ibu akan diajarkan bagaimana cara mengolah makanan agar gizinya tercukupi,” tegasnya.

Alwi menjelaskan, sebenarnya pihaknya sebenarnya sudah memberikan bantuan serta memberikan edukasi tentang cara penanganan stunting tersebut. Namun sampai saat ini yang jadi pertanyaan adalah kenapa tidak penurunan yang signifikan.

“Kita sudah ajarkan bagaimana memenuhi kebutuhan gizi yang cukup, tapi angkanya masih tinggi,” ucapnya.

Menurut Alwiati, pihaknya juga telah mengajukan alokasi anggaran untuk melakukan intervensi untuk kasus stunting pada pembahasan APBD Perubahan Tahun 2023 kemarin. Dan saat ini pihaknya sudah melakukan intervensi terhadap lebih kurang 100 anak dengan nilai anggaran mencapai Rp 270 juta.

Alwiati mengungkapkan, pihaknya saat ini juga masih menunggu hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang dijadwalkan akan mulai dilaksanakan pada Agustus kemarin.

“Kami masih menunggu hasil SSGI, karena berdasarkan data E-PPGBM (Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dari cuma 10 persen sementara data dari SSGI itu 19 persen,” tukasnya.

Sementara itu, Dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), juga telah memberikan pelaksanaan survei yang dilaksanakan benar-benar digiring dan dianalisis sebelum data tersebut diumumkan.

“Jadi tidak diminta secara mentah-mentah saja. Jadi harus tahu mereka ke mana saja dan data apa saja yang dimasukkan,” tutupnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, pemerintah berupaya mempercepat penurunan stunting untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024. 

Hal itu disampaikannya usai Rapat Terbatas Tingkat Menteri untuk Percepatan Penurunan Stunting Triwulan I Tahun Anggaran 2023, yang dipimpin oleh Wapres Ma’ruf Amin. Hadir pula Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Istana Wapres Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis, (25/5/2023).

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalensi stunting  sebesar 21,6 persen. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,8 persen. Target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen.

“InsyaAllah ini sedang kita upayakan, kita pokoknya 2 tahun terakhir ini harus naik 1 persen dari tahun 2022 yang turun 2,8 persen. Sekarang penurunan per tahunnya harus 3,8 persen, dan harus turun 7,6 persen sampai 2024 untuk capai 14 persen” ucap Muhadjir.

Lebih lanjut, Muhadjir menerangkan, berdasarkan arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, upaya untuk memenuhi target penurunan stunting adalah dengan mengefektifkan Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, di mana pada masa pandemi masih kurang berjalan efektif. Kemudian, upaya selanjutnya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan anggaran untuk mempercepat penurunan stunting. 

Pengoptimalan anggaran dimulai dari anggaran penanganan stunting yang tersebar di 38 Kementerian dan Lembaga yang akan dikoordinasikan dan diprioritaskan untuk percepatan penurunan stunting. Kemudian juga untuk anggaran Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tiap daerah bisa digunakan secara spesifik untuk penanganan stunting yang juga sudah ada surat himbauan untuk tiap daerah.