Noor Thoha Ungkap Kawasan Rawan Pelanggaran Pemilu

Noor Toha

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan mulai petakan kawasan-kawasan rawan pelanggaran Pilkada tahun 2020.

Ketua KPU Kota Balikpapan, Noor Thoha mengatakan kerawanan Pemilu berada di perbatasan kota Balikpapan dan kabupaten Kutai Kartanegara. Perbatasan yang hanya ditandai dengan rambu petunjuk ini rentan adanya pemilih yang memilih diluar domisili. Namun Noor Thoha menyatakan, pelanggaran tersebut bukan disengaja, melainkan ketidakpahaman pemilih tentang syarat untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Teritip berbatasan dengan Solok Api yang sudah masuk wilayah Kabupaten Kukar. Disana mungkin warga kita yang menikah dengan warga Solok Api, terjadilah akulturasi. Warga Solok Api tidak paham akhirnya ikut pemilu di Balikpapan. Sehingga pelaksanaan pemilunya diulang,” ujar Noor Thoha menerangkan.

Peluang-peluang pelanggaran Pemilu yang turut disoroti KPU Balikpapan adalah pemahaman KPPS terhadap masyarakat yang datang ke TPS dan akan menyalurkan hak pilihnya. Petugas diminta jeli dan memastikan calon pemilih telah ber KTP elektronik (el-KTP) dan sesuai domisili.

Untuk itu Noor Thoha berharap ada pembekalan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar memahami jika terjadi hal demikian. Noor Thoha juga berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat peraturan, agar tidak merekrut kembali petugas KPPS yang terbukti sengaja melakukan pelanggaran pada kegiatan Pemilu sebelumnya.

“Teman-temani di KPPS ini tidak cermat. Ketika diatas jam 12 pemilih menggunakan KTP el datang berbondong-bondong. Sama teman-teman didata aja ga cermati ini KTP mana. Itu yang menjadi stresing KPU nanti,” kata Noor Thoha.

Pada Pilkada Balikpapan 2020, penyelenggara Pemilu akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Jika pada pesta demokrasi sebelumnya Bimtek hanya dilakukan satu kali, tahun ini dilaksanakan minimal dua kali agar petugas paham dan mengerti tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu.

“Bagaimanapun yang namanya Pilkada wanprestasi itu siapa paling banyak suara. Satu suara jadi penting. Sehingga segala macam bentuk antisipasi penyalahgunaan hak pilih menjadi satu penyebab kerawanan. Sehingga langkah pertama yang dilakukan adalah memberi pemahaman pada KPPS,” ujarnya lagi.