4.988 BTS di Daerah 3T Telah Rampung Dibangun, Bakal Diresmikan Presiden Jokowi

Pembangunan BTS / Telkomsel

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Presiden Joko Widodo akan meresmikan 4.988 Base Transceiver Station (BTS) 4G di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) yang telah rampung dibangun

Hal itu disampakan Menteri Kominikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Ribuan BTS itu dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo.

“Proyek tersebut pembangunannya telah selesai dikerjakan dan menunggu waktu peresmian oleh Presiden RI Joko Widodo. Jadi, nanti Bapak Presiden Joko Widodo bisa melakukan peresmian beroperasinya BTS 4G BAKTI Kominfo,” ujar Budi Aarie dalam siaran persnya.

Menurutnya, saat peresmian, Kementerian Kominfo akan menggelar konferensi pers di lokasi pembangunan BTS 4G, terutama di 26 lokasi yang akan terhubung lewat konferensi video.

“Jadwalnya luar biasa padat. Kemarin, beliau baru pulang dari kunjungan kenegaraan di Jepang. Kita sedang menyusun jadwalnya (peresmian BTS), tetapi masih tahun ini,” ujarnya.

Hingga Desember 2023, Menteri Budi Arie menyatakan sebanyak 4.988 BTS dari total 5.618 BTS ditargetkan beroperasi penuh.

Sedangkan sisanya akan dikebut untuk diselesaikan dengan memperhatikan kondisi geografis dan tantangan yang ada.

“Penyelesaiannya ditargetkan harus tahun ini, karena Bapak Presiden menekankan, memerintahkan kepada saya, untuk tahun ini proyek BTS 4G BAKTI Kominfo harus diselesaikan,” ujarnya.

“Ada sisa 630 lokasi bisa yang memang berpotensi di-carry over tahun depan karena pertimbangan keamanan, faktor geografi yang sulit dijangkau dan sebagainya,”

Menkominfo menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk menemukan solusi penyelesaian pembangunan di lokasi-lokasi tersebut.

“Jadi, kita melibatkan multistakehoders untuk menyelesaikan pembangunannya. Kita terus merembukkan supaya akses telekomunikasi terutama untuk masyarakat di daerah 3T, bisa memiliki konektivitas, mendapat pelayanan untuk menggunakan internet,” ujarnya.

Kata dia, musyawarah diperlukan untuk memlih solusi-solusi yang lebih komprehensif dan tepat guna sesuai dengan kondisi geografis dan tantangan di wilayah-wilayah tersebut.

“Proyek ini diharapkan bisa melayani masyarakat. Dan, kami berterima kasih karena merupakan upaya bersama dari Satuan Tugas BAKTI Kominfo, aparat penegak hukum (APH), lembaga pengawas keuangan, dan lain-lain,” ujarnya.