50% Komputer Sekretariat PPK dan PPS Tak Layak Digunakan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com —Sejumlah Ketua dan sekretaris PPK dan PPS dari seluruh wilayah di Balikpapan mengikuti Rapat Kerja Keuangan Badan Ad Hoc yang dilaksanakan di Aula KPU Kota Balikpapan, Kamis (01/02/2018).

Rapat kerja ini juga dihadiri seluruh Komisoner KPU Kota Balikpapan beserta Sekretaris KPU Kota Balikpapan Drs Syabrani. Dalam rapat kerja tersebut membahas laporan keuangan dalam penyelenggaraan Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha mengatakan, bahwa laporan keuangan menjadi penting dalam penyelenggaraan Pilgub Kaltim tahun 2018 ini. “Boleh jadi sukses Pilgub ini sukses. Seperti tingkat partisipasinya bagus. Keamanannya terjamin. Tapi kalau keuangannya hancur, ini juga jadi masalah. Maka, mengingat pentingnya itu kita kumpulkan para Ketua PPK serta PPS lengkap dengan kesekretariatannya,” kata Noor Thoha.

Ia juga mengatakan, pada rapat kerja ini seluruh peserta diajarkan tata cara membuat laporan pertanggungjawaban dan bagaimana tata cara pengelolaan anggaran. Dana tersebut ada yang langsung didistribukasikan ke sekrtaris PPK dan PPS.

“Nah para PPK dan PPS inikan direkrut dari orang umum. Di mana mereka ini tidak ada basic pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Maka yang mengelola kita tugaskan ke sekretariat yang telah di-SK-kan. Jadi sekretariatlah yang betanggung jawab atas pengelolaan keuangan di tingkat PPK dan PPS, yang ada di kecamatan dan kelurahan,” ujar Noor Thoha.

Noor Thoha juga menyebut bahwa para sekretaris PPK dan PPS ini akan bekerja transparan dan tertib administrasi di dalam melaporkan setiap penggunaan yang akan dipakai saat pelaksanaan di seluruh tahapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kaltim ini.

Selain memberikan bimbingan tentang tata cara pelaporan pengelolaan keuangan, ternyata di lapangan ditemukan keberadaan komputer yang terbilang memprihatinkan. Sebab komputer yang ada di sekretariat di PPK dan PPS tidak layak digunakan.

“Ini komputer yang ada di sekretariat itu memprihatinkan. Komputer yang ada di sekretariat itu komputer yang apa adanya. Padahal tugas dari pada PPK dan PPS membuat laporan data tentang Pilgub,”ungkapnya.

Noor Thoha juga menyebutkan, keberadaan komputer yang terbilang tidak layak itu mencapai hampir di sebagian PPK dan PPS se kota Balikpapan. “Komputer yang tidak layak itu ada lima puluh persen di seluruh PPK dan PPS. Jadi kondisi teman-teman di PPK dan PPS itu barang–barang yang sudah lama dikasihkan ke kita. Padahal sekali lagi ini menyangkut proses data. Kan kasian, kalau dikasih komputer tapi tidak bisa dipakai,” ujar Thoha.

Ia juga meminta kepada Pemerintah Kota Balikpapan, agar ini menjadi perhatian serius. Sebab sekretariat PPK dan PPS ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah.

“Saya minta tolong Pemkot Balikpapan agar ini diperhatikan. Karena ini sangat penting terkait dengan proses data pemilih, kemudian data pemilih sementara hingga daftar pemilih tetap. Itukan semua melalui proses pendataan di kelurahan. Jadi kasian para petugas PPK dan PPS ini jika kondisinya seperti ini,” pungkasnya.