50 Persen Kasus Stunting akan Ditangani Pemprov Kaltim Sisanya Kabupaten Kota

Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni saat Pelantikan Pengurus Wilayah Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) Kaltim pada Minggu (14/05/2023).

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Kasus stunting di Kaltim melonjak tajam berdasarkan hasil survei yakni naik dari 19 persen menjadi 22 persen atau total 16 ribu kasus pada anak atau balita, dari 3,8 juta jumah penduduk Kaltim.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, telah menyiapkan program untuk penanggulangan dan pencegahan kasus stunting agar tak terus meningkat.

“Kami di Provinsi Kaltim sudah menyediakan program bagaimana penanganan stunting ketika dapat info dari Kadinkes, kurang lebih ada 16 ribu sekian ada data by name, by addres,” ujarnya, Minggu (14/05/2023)

Menurutnya, data stunting tersebut berdasarkan hasil penyisiran by name by addres, sehingga kemudian bersama Pemerintah Kabupaten Kota akan menanggulangi bersama.

“Kita punya komitmen 50 persen coba kita intervensi, 50 persennya monggo tugasnya kepala daerah,” ujarnya

Dia menjelaskan, penanganan kasus stunting tersebut akan dimulai dari posyandu di masing-masing wilayah kota dan kabupaten. Termasuk melalui isntansi dan perangkat daerah.

“Bagaimana mengatasi itu kita coba masuk dengan posyandu , kemudian perangkat daerah mana saja semua nanti di dalam satu kampanye kegiatan yang sama dan kita fokus kepada angka 16 ribu itu untuk mengurangi stunting,” ujarnya

Dia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota berbagi tugas masing-masing 50 persen untuk penanganan dan pencegahan kasus stunting.

“Tidak main-main kalau 50 persen setiap kabupaten kota artinya dari 16 ribu, 8 ribu akan di intervensi oleh Pemerintah Provinsi,” ujarnya

“Jadi kita dituntut (sebagai) mitra IKN yang tidak memuat gep derajat kesehatan salah satunya dengan menyelesaikan stunting,”

Dia juga meminta agar dipetakan di masig-masing kecamatan secara online kasus stunting sehingga akan lebih memudahkan untuk penanganannya.

“Mungkin nanti kita juga akan memetakan 50 persen itu kita ambil, kalau misalnya Balikpapan 5 kecamatan, kita ambil secara penuh, sisanya menjadi wilayah kabupaten kota,” ujarnya