8 Ribu Kasus Sengketa Tanah di Balikpapan, Wali Kota Lapor ke Presiden

BALIKPAPAN, Inibalikpapan – Kasus sengketa tanah di Kota Balikpapan cukup mengkhawarirkan. Data Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kaltim menyebut, ada sekitar 8 ribu kasus sengketa tanah di Kota Balikpapan, sebagian aset Pemerintah Kota Balikpapan.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengungkapkan, telah melapor ke Presiden, Bappenas maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) agar BPN Kota Balikpapan diperkuat. Dia menilai, banyaknya kasus sengketa tanah karena minimnya SDM maupun sistem di BPN.

“Kita minta yang pertama BPN memperkuat, ini kan BPN ini selama ini tenaganya terbatas, baik juru ukur kemudian proses sistemnya,” ujar Rizal effendi

“Saya sudah sampai lapor ke Bappenas kepada Presiden, kepada Menteri ATR, ini BPN kita harus diperkuat terutama BPN di Balikpapan, baik dari orangnya tenaganya sistemnya,”

Menurut dia, lemahnya sistem pendataan di BPN Kota Balikpapan menyebabkan banyaknya muncul sertifikat ganda. Termasuk aset tanah milik Pemerintah Kota Balikpapan yang justru banyak diklaim masyarakat, kemudian terjadi sengketa dan akhirnya digugat, dibawa ke Pengadilan .

“Supaya persoalan-persoalan pertanahan tidak (terulang), karena kelemahan kita dalam pendataan segalanya, karena kana da kasus tanah pemkot tau-tau keluar sertifikat itu kan berarti pendataanya yang kurang bagus,” ujarnya

Dia mengungkapkan, Pemerintah Kota Balikpapan telah memilki pengalaman, sejumlah aset tanah yang digugat ke pengadilan dan kalah, seperti kasus Cemara Rindang, Taman Bekapai dan lahan salah satu sekolah. Semua kasus tersebut kalah di pengadilan dan kemudian  terpaksa harus ganti rugi.

“Yang lainnya misalnya kita sudah ada beberapa kalah kan, seperti Pasar Klandasan, Taman Bekapal, kemudian ada lagi satu sekolah kita kalah, admisnitasi lemah?,” ujarnya

“Dulu kan proses pertanahan banyak kelemahan dulu, penyimpanan data, segalanya, pembelian jadi itu bermasalah. Kita minta itu yang dibenahi,”

Rizal juga mengkawatirkan aset tanah milik Pemerintah Kota Balikpapan yang berada di kawasan industry yang juga rawan terjadi sengketa. Apalagi, Kota Balikpapan akan menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang baru dan menjadi pintu gerbang Kaltim.

“Saya kita itu yang berat tanah Pemerintah Kota yang ada dikawasan industry,” ujarnya.