Abdulloh : Pengurangan Bukan Hanya DBH Tapi DAK dan DAU dengan Nilai Rp800 miliar

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemangkasan belanja APBN 2016 juga dialami dampak bagi di daerah termasuk Kota Balikpapan. Sehingga berimbas pada perolehan dana bagi hasil daerah-daerah, dana alokasi khusus ataupun dana alakasi umum.
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh memperkirakan ada sekitar Rp800 hingga Rp900 miliar dana yang seharusnya diperoleh pemerintah kota dari pemerintah pusat yang tertunda pencairannya baik DBH maupun dana alokasi khusus (DAK) dan DAU.

“DBH 2015-2016 yang tertunda pencairannya Rp600 miliar. Itu baru dari dana bagi hasil, belum lagi DAK dan DAU yang biasanya turun ini nggak turun kurang lebih kalau dijumlahkan sekitar Rp800 hingga Rp900 miliar,” ungkap Abdulloh ditemui usai menjadi pembaca teks proklamasi pada upacara Peringatan Hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun di lapangan Merdeka, (17/8).

Karena itu Abdulloh meminta masyarakat untuk lebih memahami situasi anggaran kota Balikpapan. Apabila ada pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan lainya yang mengalami penundaan.
“Jadi kami mohon pengertiannya atas situasi-situasi ini karena ini bukan kemauan Balikpapan tapi imbas dari persoalan di pusat ke daerah,” tandasnya.

Untuk APBD perubahan 2016, bagi kegiatan fisik yang sudah berjalan dan melanjutkan kegiatan yang sudah ada nilai Abdulloh hal itu saja sudah cukup bagus.
“Kegiatan yang sudah berjalan dan kita pertahankan itu sudah Alhamdulillah seperti stadion, Balikpapan Islamic Center itu bisa dibayar. Kalaupun belum bisa dibayar harus ada perjanjian ulang untuk dibayarkan tahun depan,” tuturnya.

Menurutnya skema penundaan pembayaran bagi kontraktor pembangunan infrastruktur sangat dimungkinkan. Dia yakin kebijakan ini kalaupun dijalankan tidak akan terjadi gejolak sosial.

” Yang bergejelok kan paling – paling kontraktor saja. Pekerjaan selesai’ jadi kita bayar apa yang belum ini ,”ujarnya.

Sedangkan untuk skema pinjaman atau hutang katanya belum dibahas. Kemungkinan skema penundaan pembayaran yang paling relevan dengan situasi ini. ” Kalau nggak ada duit bagaimana. Itu penundaan yang memungkinkan, ” nilainya.
Dia menambahkan rencananya, APBD Perubahan 2016 akan mulai dibahas pada awal September atau pertengahan September

” Ya kita tunggu kepastian dari pusat dan provinsi. Masalah komitmen bantu gubernur Rp 100 miliar itu belum ada dari gubernur, ” tukasnya