Abdulloh Tegaskan Kembali Dana Banjir 2018 Rp300 Miliar

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com –  Pemerintah kota dan DPRD telah sepakat bahwa 2018 dana APBD sebagian besar dialokasikan untuk penanganan banjir Balikpapan.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengklaim anggaran penangan banjir Balikpapan pada 2018 sebesar Rp300 miliar namun dana itu tidak diplot pada satu  kegiatan  saja namun tersebar disejumlah bidang dan dinas.

Bahkan menurut Abdulloh aspirasi reses anggota dewan yang diimplementasikan di APBD juga bagian dari dana penanggulangan banjir.

 “Semua infrasturktur itu di PU Rp300 miliar. Reses itu jangan dikira bukan penangan banjir loh. Membangun dan perbaiki drainase di lingkungan itu penanganan banjir. Yang dimaksud penanganan banjir kayak seperti apa? Apa harus dari hulu, yang parit besar saja? Nggak lah dipembuangan yang mengalir ke sungai besar harus ditangani kalau nggak di kampong buntu karena banjir,” jelasnya kepada media, Selasa sore (2/1/2017).

Namun khusus untuk dana aspirasi yang dikongkritkan dalam bentuk kegiatan di PU seperti perbaikan jalan, drainase dan bentuk fisik laginya tidak langsung dapat direalisasikan saat itu  melainkan harus direncanakan dan masuk dalam pembahasan APBD berikutnya.

“Kalau dia reses 2017 berarti dialokasikan di 2018. Dibahas dalam musrenbang kelurahan, kecamatan hingga Kota,” ujarnya.

 Menyinggung penanganan banjir di kawasan Beller sungai Ampal menurutnya masih proses pembebasan lahan.  diharapkan 2018 ini persoalan pembebasan lahan dapat selesai dari mulai Balikpapan baru hingga jembatan Dam.

“Kalau itu klir  berarti pelebaran bisa dibebaskan sampai jembatan. Angka pembebasan lahan saja Rp15miliar seingat saya nanti coba Tanya lagi ke Fahruddin (kadis Perkim). Kita belum bisa alokasikan fisik kalau lahan belum selesai,” katanya.

Menurutnya kendala pembebasan lahan terjadi semua pembangunan seperti gedung, jalan, drainase. Karena itu Abdulloh kembali meminta kerjasama dan dukungan masyarakat dalam pembebasan lahan.

“Permasalahan yang selalu terjadi. Saya himbau kepada masyarakat yang punya lahan tolonglah bersinergi kalau pemerintah punya program didukung. Ya legowo lah kan kepentingan bersama. Nanti kalau banjir, DPRD, wali kota dihajar lagi. Begitu turun nanti disangka pencitraan,” ucapnya.