Air Bersih di Balikpapan Masih Defisit, Berharap Embung Aji Raden dan Bendungan Semoi

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Selain permasalahan banjir yang menjadi perhatian serius dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan yakni ketersedian air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, apalagi dikaitan sebagai pintu gerbang menuju ibu kota negara (IKN) yang baru di wilayah Penajam Paser Utara (PPU).

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV  Samarinda Harya Muldianto mengatakan, untuk ketersedian air baku di Kota Balikpapan memang masih defisit, tapi juga sudah memiliki beberapa program sampai 2025 mendatang.

“Kita bisa menambah 820 liter perdetik dari bendungan teritip, bendungan sepaku semoi dan Embung  Aji Raden untuk memenuhi bahan baku air bagi warga Balikpapan sampai 2030 tidak defisit,” ujar Harya Muldianto kepada awak media, Senin (14/6/2021).

Dikatakan Harya, waktu yang diperlukan penyelesaian ketiga bendungan itu estimasi selesai di 2024 baru bisa selsauli, karena masalah air bersih bukan hanya penyediaan bendungan.

“Ada lagi yang perlu disiapkan masalah instalasi pengelola airnya masih harus disiapkan, kami dari sumber daya air hanya menyiapkan air bakunya saja,” akunya.

Terkait pasokan untuk air di IKN, bisa dengan mengandalkan bendungan sepaku semoi yang nilai investasinya sekitar Rp 556 miliar, sedangkan untuk aji raden Rp 200 miliar.

“Kalau IKN bisa beberapa sumber air yang kita bangun memenuhi IKN, seperti intake sepaku, bendungan batulempek, dan galian bekas tambang, kalau IKN sampai 2045 masih surplus 1,3 meterkubik dengan infrastruktur yang kami siapkan,” jelasnya.

Selain itu juga ada sumber air yang bisa diambil dari Loakulu Kukar yang memungkinkan bisa masuk ke arah calon IKN, sedangkan untuk penggunaan air laut sebagai sumber air bersih membutuhkan anggaran yang besar karena berkaitan dengan teknologinya.

“Air laut memang lebih mahal, Rp 30 ribu perkubik untuk air bersihnya ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan penggunaan air bersih yang dihasilkan dari bendungan atau pengolaan sungai, jadi nilai investasinya tidak seimbang, kalaupun subsidi pemerintah akan mengeluarkan terlalu banyak anggaran,” tutup Harya.