Aliansi Ormas-OKP Dideklarasikan, Ini Tujuannya di Pilgub Kaltim

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Sembilan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan mendeklarasikan diri menjadi Aliansi Ormas dan Daerah di ballroom hotel Benakutai Balikpapan (27/1/2018). Nantinya aliansi ini diperkuat dengan struktur kepengurusan dan AD/ART organisasi.

Koordinator Aliansi, Suriansyah mengatakan, program ke depan akan dibentuk koperasi dan dalam jangka pendek ikut menyikapi dan menjaga keamanan selama perhelatan politik yakni Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2018.

“Pilgub Kaltim menjadi penting karena harus mempersatukan masyarakat yang heterogen sehingga tidak terjadi gesekan di kota Balikpapan, harus dijaga kondusivitasnya,” ucap pria yang akrab disapa profesor ini.

Deklarasi yang diikuti 3 ribuan anggota ormas ini turut dihadiri Kapolda Kaltim, Kapolres Balikpapan, Wali Kota Balikpapan dan Bupati Penajam Paser Utara. “Intinya meyakinkan bahwa aliansi tidak untuk mengotak-kotakan antar ormas,” tegasnya.

Suriansyah yang menjabat Ketua DPC Gepak Balikpapan ini juga tidak mau ada aliansi ormas lain yang didirikan. Sekaligus mengubah paradigma masyarakat bahwa keberadaan ormas bukan untuk aksi anarkis dan premanisme.

“Kita mencoba mengakomodir agar para anggota ormas juga bisa terlibat dalam pembangunan seperti proyek RDMP Pertamina, tentu juga harus dibekali sklill atau kemampuan yang dibutuhkan Pertamina,” ucapnya.

Sementara Kapolda Kaltim, Brigjen Pol Priyo Widyanto menjelaskan tiga poin yang diinginkan masyarakat diantaranya menjaga keutuhan NKRI dan mendukung program Pemerintah Kota Balikpapan.

“Tentu ini harus didukung karena semua harus menciptakan dan menjaga kondusivitas saat menjelang Pilgub Kaltim,” ujar jenderal polisi berbintag satu yang memberi atensi khusus dalam pengamanan konstelasi politik di Kaltim.

“Kaltim memang tidak masuk dalam status rawan politik di Mabes Polri, tapi kan rawan dan tidak itu harus diciptakan, tidak boleh santai atau tidak siap siaga karena dinyatakan tidak rawan,” tegasnya.

Komandan Korps Bhayangkara di Kaltim ini juga tak mau personelnya lengah sehingga keamaan semua daerah dinyatakan sebagai prioritas. “Semua diamankan, kalau satu daerah diprioritaskan maka akan lengah di daerah lain dan itu bisa dimanfaatkan oknum kelompok tertentu,” tukasnya.

Polda Kaltim mengerahkan 2/3 kekuatan untuk pengamanan Pilgub Kaltim, termasuk di Pemilihan Bupati Penajam Paser Utara. Pengamanan juga dibantu unsur dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI.

“Pesta demokrasi ini kan memilih pemimpin dan situasi ini jangan dijadikan upaya untuk memecah belah persatuan. Kita boleh berbeda pilihan saat dalam bilik suara, tapi keluar dari bilik, maka kembali menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi kepentingan umum,” pesannya.

Perwira tinggi yang pernah berdinas di Kalimantan Barat ini juga menjamin netralitas anggotanya meski salah satu calon pernah berdinas di kepolisian. “Bukan sekarang saja polisi mengamankan pemilu, terlepas ada calon yang pernah berdinas di sini. Netralitas kami jangan diragukan lagi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, aliansi ini mendapuk Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi sebagai penasihat. Sementara Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar didaulat sebagai Dewan Pembina.