Alokasikan Rp 11,7 Miliar Pembangunan Kantor Kelurahan Sepinggan Baru, Rahmad Mas’ud : Harus Selesai Sesuai Kontrak

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Secara bertahap Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan membangun fasilitas Kantor bagi kelurahan yang belum memiliki kantor tetap. Salah satunya Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan.

Untuk melihat proses pembangunan kantor Kelurahan Sepinggan Baru, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud didampingi Kepala DPU Balikpapan Rita meninjau pembangunan kantor yang tidak jauh dari SMPN 18 Balikpapan, Selasa (3/9/2024).

Dalam kesempatan tersebut Walikota mengingatkan kepada pihak kontraktor untuk dapat menyelesaikan pembangunannya sesuai dengan kesepakatan kontrak. Jika tidak tercapai tentu akan ada sangsi yang bisa diberikan.

“Kami selalu ingatkan agar pengerjaan fisik bisa tuntas sesuai kontraknya,” kata Rahmad Mas’ud kepada pihak kontraktor.

Hal ini disampaikan Walikota karena melihat pembangunan kantor kelurahan sepinggan baru yang masih jauh target persentase dengan waktu pengerjaan.

“Tersisa 4 bulan, kontraktor harus bisa menyelesaikan pembangunan, entah itu nambah pekerja atau nambah waktu kerja bisa sampai malam,” akunya.

Kata Rahmad, jika pembangunan tak selesai dengan waktu yang ada di dalam  kontrak. Maka bukan hanya pihak kontraktor saja yang bisa di blacklist tapi pihak konsultan supervisi.

“Makanya kami ingatkan kerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ada, supaya terbebas dari blacklist,” kata Rahmad.

Pembangunan Kantor Kelurahan Sepinggan Baru dialokasikan sekitar Rp 11,7 Miliar dari APBD Kota dengan kontraktor pelaksana CV Investigasi Multi Jaya dan konsultan supervisi CV Darma Anugerah Konsultan. Waktu pengerjaan sekitar 203 hari kalender.

Untuk diketahu dari beberapa kelurahan pemekaran di Kota Balikpapan yakni, Damai Baru, Damai Bahagia, Sungai Nangka, Sepinggan Raya, Sepinggan Baru, Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, Damai, Gunung Samarinda Baru, dan Graha Indah. Tersisa Sepinggan Baru dan Klandasan Ulu yang belum memiliki kantor kelurahan respentatif. 

Sedangkan Damai Bahagia saat ini masih menggunakan kantor eks dari Kecamatan Balikpapan Selatan. Serta Mekarsari yang masih menyewa ruko di Jalan Ahmad Yani, imbas terkena penggusuran dilahan eks puskib.

Dampak Jalan Tol

Sebelumnya, beberapa fasilitas pemerintah kota dan bangunan lainnya diwilayah Kecamatan Balikpapan Utara (Balut) ikut terdampak dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol Ibu Kota Nusantara (IKN), seperti Kantor Kelurahan Karang Joang, Kantor Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) sektor utara, SDN 009 Balut dan minimarket.

Dikarenakan ada kantor pelayanan publik, maka sementara waktu ini Kantor Kelurahan Karang Joang telah berpindah ke Jalan Seokarno Hatta Km 10,5 Balikpapan Utara tepatnya sebelah RTM Variasi mobil.

Sembari menunggu ganti rugi lahan dari Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) pembebasan tol. Hal ini diungkapkan Camat Balut Mohammad Fadil Fathurrahman.

“BPPJN dan PPK telah melakukan pembebasan tol sejak 2023 lalu dan telah melakukan identifikasi lokasi pengganti kantor kelurahan dan telah diputuskan akan dibangun berada di Kilometer 10 wilayah Batu Ratna sesuai SK Walikota Balikpapan,” ucap Camat Balut.

Menurutnya, langkah untuk menyewa sementara merupakan hal yang tepat, mengingat kantor kelurahan harus tetap memberikan pelayanan kepada warga Karang Joang.

Maka itu, kata dia, warga tidak perlu khawatir, karena pihaknya masih bisa memberikan pelayanan. 

“Sewanya kantor kelurahan ini berdampak belum dibayarnya oleh pihak bersangkutan, dan masih menunggu prosesnya dari Kementerian PUPR,” jelasnya.

Ia pun mengambil keputusan untuk mencari sewa kantor kelurahan sementara dalam kurun waktu 1 tahun. Sesuai komitmen PUPR yang membutuhkan pembebasan dan pembangunan kantor kelurahan baru.

Dijelaskan, bahwa proses pembiayaan sewa kelurahan merupakan satu paket dengan pembangunan kantor baru. Melalui PPK pembebasan jalan tol dan tidak menggunakan APBD Kota Balikpapan.

“Perpindahan kantor itu untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik,” tutupnya.