Amnesty Internasional Sebut Demokrasi di Indonesia Berada di Titik Terendah dalam 14 Tahun

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dianggap mengalami kemunduran. Hal itu disampaikan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid

Dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.com, Usman  mengatakan, hal tersebut d berdasarkan hasil evaluasi Amnesty Internasional Indonesia yang dilakukan secara struktur dan berkala setiap tahun.

“Untuk Indonesia dalam tahun-tahun terakhir, demokrasinya dianggap mengalami kemerosotan, regresi atau kemunduran,” ujar Usman dalam diskusi public, kemarin.

Namun menurutnya, kemunduran demokrasi di Indonesia tidak seperti saat Orde Baru. Namun menunjukkan adanya kemerosotan dan berada di titik paling rendah dalam 14 tahun terakhir.

Kata dia, berdasarkan laporan lembaga indeks demokrasi seperti Freedom House, The Economist Intelegence Unit, terdapat dua hal yang menjadi indikator demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Yang pertama yakni kebebasan sipil.

“Kebebasan sipil berkaitan dengan kebebasan berpendapat berserikat dan juga berekspresi,” kata Usman.

“Hal kedua yaitu hak politik berhubungan dengan bagaimana partisipasi politik masyarakat di dalam misalnya kelembagaan electoral,”

Usman menyebut ada tiga penyebab kemunduran demokrasi yaitu pertama menguatnya semangat nasionalisme yang berlebihan dari negara.

Kedua, menguatnya politik moralitas, termasuk dari negara dan dari akar rumput dan ketiga, lemahnya gerakan sosial.

“Kasus Papua itu paling telanjang, betapa Jakarta memusatkan kembali kendali politiknya terhadap Papua, sehingga ia menabrak prinsip-prinsip reformasi yang dituangkan di dalam semangat otonomi, itu berarti kemandirian pengelolaan pemerintahan sendiri, konsultasi partisipasi harus dilakukan dengan Papua,” kata dia.

Kebijakan terbaru yakni pemerintah pusat secara sepihak mengesahkan Undang -undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang baru yang berdampak negatif terhadap prinsip-prinsip ekonomi.

Kemudian pelemahan lembaga-lembaga akuntabilitas seperti KPK. Ia mencontohkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, KPK dan MK menjadi lembaga paling dipercaya dan dibanggakan dari era reformasi.

“Barangkali tinggal KPK dan Mahkamah Konstitusi warisan reformasi yang terjaga,” tuturnya.

Namun kata Usman, analisis tersebut berubah ketika masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama di akhir periode pertama dan awal periode kedua.

Analisis politik mulai meragukan kredibilitas MK dan KPK di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.”Bahkan KPK sudah terpuruk sekali,” ungkap Usman

Lanjut Usman, penyebab kemunduran demokrasi kelima yakni masih kuatnya konglomerasi media atau oligopoli media. Ia menyadari ketika momen kontestasi elektoral, masih terjadi polarisasi di dalam media.

“Pada momen-momen tertentu dalam kontestasi elektoral terasa sekali polarisasi di dalam media pengkutuban di kalangan media, yang ditentukan oleh afiliasi-afiliasi politik jadi para pemiliknya,” katanya.