Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu Dinilai Tidak Memadai untuk Kaltim

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, mengawali kunjungannya dengan meninjau simulasi Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2024. Foto: Istimewa

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Anggota DPR RI Syafruddin menyoroti anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan sebesar Rp10.000 per siswa tidak memadai, terutama untuk wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurut Syafruddin, kondisi geografis Kaltim dengan banyak daerah terpencil menjadi tantangan utama. Tingginya biaya transportasi dan logistik membuat angka tersebut jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan program.

“Setelah melakukan perhitungan, biaya minimal yang diperlukan untuk satu porsi di Kalimantan Timur mencapai Rp17.000,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/1/2025).

Tantangan Logistik dan Usulan Pelibatan TNI

Selain anggaran, Syafruddin juga menyoroti tantangan dalam pengelolaan dapur umum yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan program MBG. Ia menjelaskan bahwa menyiapkan dapur umum di daerah terpencil membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

Sebagai solusi, politisi dari Fraksi PKB ini mengusulkan agar pengelolaan dapur umum diserahkan kepada TNI, mengingat pengalaman mereka dalam menangani situasi logistik di wilayah sulit.

“TNI memiliki pengalaman yang mumpuni dalam mengelola distribusi olusic di medan berat. Ini bisa menjadi olusi efektif,” jelasnya.

Komitmen Pengawasan dan Solusi Anggaran

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kaltim, Syafruddin menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan agar program MBG berjalan tepat sasaran.

Ia juga menekankan pentingnya monitoring yang ketat untuk memastikan program ini benar-benar meningkatkan gizi anak-anak, terutama di tingkat SD, SMP, dan SMA.

“Saya berharap agar program ini mampu mencegah kekurangan gizi di kalangan anak-anak, khususnya di daerah terpencil Kaltim,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syafruddin mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk berdialog mencari solusi terkait anggaran. Ia mencatat bahwa masih banyak daerah di Kaltim yang melaksanakan program ini dengan alokasi Rp10.000 per porsi. Hal ini, menurutnya, memerlukan penyesuaian untuk menjamin keberlanjutan program.

Peran Strategis UMKM dan Akreditasi Kualitas

Syafruddin juga menekankan pentingnya melibatkan UMKM lokal sebagai mitra penyedia makanan. Namun, ia memberikan catatan bahwa keterlibatan UMKM harus disertai dengan standar akreditasi yang ketat untuk memastikan kualitas makanan yang disediakan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.

“Program ini harus memastikan bahwa semua anak mendapatkan makanan bergizi yang berkualitas. UMKM yang terlibat harus memenuhi standar akreditasi untuk menjamin mutu,” ujarnya.

Kolaborasi untuk Kesuksesan Program MBG

Evaluasi Syafruddin terhadap program MBG menunjukkan bahwa meskipun memiliki tujuan yang baik, tantangan implementasi seperti anggaran, logistik, dan kualitas penyediaan makanan harus segera diatasi.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan UMKM untuk memastikan keberhasilan program.

Dengan pengawasan yang ketat dan alokasi anggaran yang sesuai, program ini memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi generasi muda di Kaltim.