Anggota DPR Kritik Bobolnya Sistem PDNS: Ini Kecelakaan atau Kebodohan?

JAKARTA, inibalikpapan.com – Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menyatakan keprihatinannya terkait kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dengan virus ransomware. Ia mempertanyakan apakah insiden ini terjadi karena kelalaian atau kebodohan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasanuddin dalam Rapat Kerja Komisi I bersama Menkominfo Budi Arie dan BSSN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/6/2024).

“Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional ya, karena apa? Prihatin,” ujar Hasanuddin, melansir Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Hasanuddin mengungkapkan, setiap kali rapat bersama, BSSN selalu melaporkan adanya serangan siber, namun tidak ada tindak lanjut yang signifikan.

“Kami hampir lima tahun bekerja sama sebagai mitra, terutama dengan BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan. Tetapi tidak ada tindakan yang lebih komprehensif,” katanya.

Berdasarkan data tahun 2023, serangan siber yang terjadi hampir mencapai 12 ribu kasus, namun hal itu terus berulang.

“Dalam catatan kami, serangan siber menurut laporan pada halaman 26 laporan lanskap keamanan siber Indonesia tahun 2023 yang dilansir oleh bapak ke kami itu satu juta sebelas ribu dua puluh sembilan insiden. Tetapi terus terusan aja begitu,” ungkapnya.

“Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi,” lanjutnya.

Ganggu Layanan Publik

Sebelumnya, Pusat Data Nasional (PDN) yang masuk pengelolaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami serangan ransomware sejak Kamis (20/6/2024). Hacker meminta tebusan sebesar 8 juta Dolar AS atau sekitar Rp 131 miliar.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menyatakan serangan ini berdampak pada data di 210 instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meski demikian, Semmy –sapaan akrab Semuel–menegaskan bahwa serangan ini dapat mereka atasi dan beberapa layanan sudah pulih.

Layanan yang sudah pulih meliputi Imigrasi, Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta layanan Pemerintah Daerah di Kediri.

“Layanan lainnya sedang dalam proses pemulihan. Kami memigrasi data-datanya,” jelas Semmy, melansir Suara, jaringan inibalikapapan.com.

Semmy mengakui kerugian akibat serangan ini belum mereka hitung. Ia menegaskan bahwa gangguan layanan publik menjadi efek paling signifikan.