Anggota DPR Soroti Label Sekolah Rakyat, Harus Jadi Kebanggaan, Bukan Sekadar Sekolah Anak Miskin

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial, namun menyoroti pentingnya branding sekolah agar tidak terkesan sebagai sekolah khusus anak miskin.

“Saat sekolah ini beroperasi, Pemerintah Pusat dan daerah harus memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak dicap sebagai ‘sekolah kemiskinan’. Jangan sampai anak-anak yang bersekolah di sini justru terbebani stigma negatif,” ujar Selly dilansir dari laman DPR.

Sekolah Rakyat Harus Menjadi Kebanggaan

Menurut Selly, perlu inovasi agar Sekolah Rakyat memiliki citra positif dan membanggakan bagi para siswa.

Identitas Sekolah yang Membanggakan – Sekolah harus dirancang agar memberikan kebanggaan bagi siswa yang bersekolah di dalamnya.

Dibiayai Negara, Harus Berkualitas – Pendidikan gratis yang diberikan harus berkualitas tinggi agar siswa memiliki masa depan cerah.

Mencetak Generasi Sukses – Harapan besar agar lulusan Sekolah Rakyat dapat menjadi individu sukses dan berkontribusi bagi bangsa.

“Sekolah Rakyat harus menjadi kebanggaan, bukan sekadar sekolah bagi anak dari keluarga kurang mampu. Anak-anak ini harus merasa bahwa mereka didukung penuh oleh negara untuk sukses,” tegas politisi PDI-Perjuangan ini.

Dana Rp100 Miliar: Harus Fokus pada Kurikulum dan SDM Berkualitas

Selly juga menekankan bahwa anggaran Rp100 miliar untuk Sekolah Rakyat harus dikelola secara optimal, terutama dalam aspek:

Kurikulum Berkualitas – Harus jelas siapa yang bertanggung jawab atas kurikulum, dengan peran utama Kemendikbudristek.

Rekrutmen Guru Profesional – Pemilihan tenaga pengajar harus dilakukan dengan standar tinggi agar pendidikan yang diberikan maksimal.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Pemprov Kaltim Siapkan Lahan di Tenggarong, Samarinda dan PPU untuk Bangun Sekolah Rakyat

Seleksi Siswa yang Tepat – Kriteria penerimaan siswa perlu diperjelas, khususnya dalam menentukan anak miskin vs miskin ekstrem.

“Menentukan siapa yang berhak bersekolah di Sekolah Rakyat bukan perkara mudah. Kita masih menghadapi tantangan dalam sinkronisasi data kemiskinan,” jelasnya.

Perlunya Data Akurat dan Regulasi Kuat

Selly mengungkapkan bahwa saat ini Database Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah bertransformasi menjadi DTSEN, namun masih menghadapi kendala dalam memilah data anak yang benar-benar memenuhi syarat.

“DTSEN merupakan hasil kolaborasi antara DTKS dan data dari Bappenas, tetapi masih banyak daerah yang kesulitan memilah data. Penting agar data ini benar-benar akurat dan tepat sasaran,” katanya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa proyek Sekolah Rakyat harus didukung dengan payung hukum yang kuat, mengingat proyek ini melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) dan memerlukan dukungan anggaran besar dari Pemerintah Pusat.

“Dana Rp100 miliar bukan jumlah kecil, terutama saat negara sedang melakukan efisiensi. Harus ada regulasi yang jelas agar proyek ini berjalan efektif dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak yang membutuhkan,” pungkasnya.

Sekolah Rakyat: Menuju Pendidikan Inklusif Tanpa Stigma

Program Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Namun, agar sukses, sekolah ini harus, Memiliki citra positif dan membanggakan

Dikelola dengan kurikulum dan tenaga pengajar terbaik. Tepat sasaran dengan dukungan data yang akurat. Didukung regulasi dan anggaran yang kuat

Sekolah Rakyat harus menjadi pusat pendidikan unggulan, bukan sekadar sekolah bagi anak miskin!