Angka ODGJ Meningkat, Ini Upaya Dinsos Balikpapan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial (Dinsos) Balikpapan terus berupaya dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mrrupakan salah satu fokus kegiatan dan program.

Salah satu upaya memulihkan jiwa ODGJ sebelum dikembalikan ke rumah, Dinas Sosial Balikpapan menggelar senam bersama.

“Ini merupakan inovasi kami (Dinsos) sebelum mereka itu kembali ke limgkungan,” kata Kepala Dinsos Balikpapan Sosial Edy Gunawan ditemui seusai apel Sumpah Pemuda di halaman Balai Kota Balikpapan, Sabtu (27/10/2023).

Setelah senam, Dinsos bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan digelar pemeriksa kesehatan terhadap ODGJ.

“Kemudian juga dilakukan siraman rohani sebelum kami kembalikan ke rumahnya masing-masing,” ujarnya.

Adapun ODGJ yang diajak untuk senam yang kondisinya sudah pulih, dari Dinsos menjemput ODGJ dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Samarinda kemudian diinapkan di rumah Antaran Dinsos Balikpapan.

“Mereka itu setelah pulang dari rumah sakit kondisinya agak tenang, karena obatnya teratur,” jelasnya.

Kendati demikian yang ia takutkan itu setelah dikembalikan ke keluarga atau ke rumah masing-masing.

Oleh sebab itu, ia pun juga mengumpulkan keluarga ODGJ untuk diberi pemaparan terkait penanganannya.

“Seperti obatnya tidak boleh lepas, dan memancing hal-hal yang membuat dia kembali kumat,” jelasnya.

Disampaikannya, tahun 2023 jumlah penderita ODGJ mengalami peningkatan, mencapai 170 orang.

“Dulu tahun 2019 yang saya punya datanya itu masih di bawah 100,” ungkapnya.

Adapun faktornya mulai dari pertambahan penduduk, bisa saja masyarakat ekspektasinya tak tercapai hingga terjadi permasalahan sosial.

“Dan penanganan itu selain dari RSJ juga di Rumah Antaran, sementara itu untuk anggaran masuk dalam anggaran rehabilitasi,” sebutnya.

Digambarkanya, untuk Rumah Antaran itu jauh lebih greget dari pada sel tahanan, mengingat yang dijaga ODGJ.

“Ini lebih serem dari sel, mereka itu kadang bertindak di luar nalar, dan kalau sudah ekstrim kami bawa ke RSJ Samarinda” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) disebutkan akan membawa dampak sosial baru di daerah.

Pemindahan IKN akan diikuti salah satunya peningkatan jumlah penduduk yang signifikan. Kalau sudah begitu, persoalan sosial yang muncul juga akan meningkat. Mulai dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan penyakit sosial lainnya.

Untuk itu, diperlukan langkah antisipasi dalam menekan dampak yang ditimbulkan.

Perihal itu, Asisten I Kota Balikpapan Zulkifli mengatakan, Pemerintah Kota Balikpapan sudah pernah mencoba mengantisipasi hal tersebut.

Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Namun belakangan, peran Satgasus tidak terdengar lagi.

“Saya akan koordinasikan kembali dengan Satpol PP untuk mengaktifkan kembali Satgasus. Termasuk akan menentukan kembali langkah hukum yang akan diambil dalam upaya penanggulangan dampak sosial yang terjadi saat ini,” kata pria yang akrab disapa Zul kepada wartawan di Balai Kota, Jumat (27/10/2023).

Secara akurasi Zulkifli menyebut, Satgasus PMKS beranggotakan orang terlatih alumni Komando Cadangan (Komcad).

Dalam menjalankan tugas, Satgasus PMKS dilengkapi atribut dan identitas seperti diberikan pakaian khusus. Juga kendaraan khusus untuk patroli secara rutin untuk sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat berkumpul Anjal, pengamen dan lainnya.

Lebih lanjut Zulkifli memastikan, bahwa peran Satgasus cukup efektif, bahkan pernah berhasil mengungkap adanya kasus eksploitasi anak yang dilakukan oleh seorang ibu di kota Balikpapan.

“Satgas ini sudah pernah dibentuk dan sangat efektif tapi dari informasi yang kami terima ini ada perubahan, makanya saya akan mendorong kembali Satpol-PP PP untuk mengaktifkan kembali, dan kalau perlu ini ditambah dan dikuatkan,” pungkasnya.

Pembangunan Ibu Kota Negara di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di daerah Penajam Paser Utara (PPU) diperkirakan akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah penduduk yang bermigrasi ke beberapa daerah di wilayah ini, termasuk di Kota Balikpapan.