Anies dan Ganjar Sepakat Agar DPR Ajukan Hak Angkat Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Capres nomor urut 1, Anies Baswedan sepakat agar DPR untuk menggulirkan hak angket terkat dugaan kecurangan pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Anies menanggapi usulan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya.  Anies menilai usulan Ganjar itu merupakan sebuah inisiatif yang baik.

“Ketika kita mendengar akan melakukan kami melihat itu ada inisiatif yang baik,” kata Anies dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Mantan Gubernur DKI juga meyakini partai-partai di Koalisi Perubahan akan sangat mendukung hak angket tersebut. Termasuk partai pendukung capres nomor urut 3.

“Ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan Partai Nasdem, partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama,” tutur Anies.

Dia kembali memastikan Koalisi Perubahan siap menyokong inisiatif mantan Gubernur Jawa Tengah itu.”Jadi saya memandang dengan adanya inisiatif angket proses di DPR bisa berjalan.,” ujarnya

“Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan,” tegas Anies.

“Saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku partainya, PKB juga menyambut baik usulan Ganjar.

“Siap,” jawab Cak Imin dengan singkat.

Ganjar sebelumnya, mengakui butuh dukungan dari partai-partai pengusung AMIN untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Ganjar juga telah mendorong agar PDIP dan PPP menggulirkan hak angket. Ganjar menyadari jika pihaknya tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.

Mereka membutuhkan dukungan partai pendukung pasangan nomor urut 1, Partai NasDem, PKS, dan PKB. Karena jika bersama PDIP dan PPP akan lebih dari 50 persen anggota DPR.

“Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Adapun Usulan penggunaan hak angket kemungkinan akan diusung di pembukaan sidang DPR, pada Maret 2024. PDI Perjuangan dan PPP bersiap memimpin rencana itu.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bahkan telah meminta rencana penggunaan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 dibicarakan dengan matang.