Antisipasi Penyalahgunaan Medsos, Sub Multimedia Ditingkat Polda Dibentuk 2019

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Masih banyaknya informasi hoax, penyebaran ujaran kebencian yang bertebaran di dunia siber/maya, kepolisian mengajak masyarakat aktif pengguna media sosial untuk lebih bijak.

Hal ini untuk menciptakan Pertahanan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) di dunia maya, sehingga tidak direpotkan oleh hal-hal yang tidak perlu dilakukan.

Kegiatan ini digagas oleh Polri yang membidangi multimedia dimaksudkan agar masyarakat dapat memanfaatkan media sosial lebih bijak. Untuk itu dilakukan sosialisasi.

Mereka yang ikut serta pada sosialisasi dalah usia produktif seperti pelajar, mahasiswa, pengguna media sosial dan jurnalis.

Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana menjelaskan Polda Kaltim akan membentuk sub bidang multimedia. Hal ini bagian dari struktur tugas Polri yang kini sudah memiliki bagian khusus multimedia.

“Di Mabes Polri sendiri sudah membentuk empat satuan kerja baru salah satunya divisi yang ada biro multimedia. Diharapkan Polda nanti juga ada sub bidang multimedia,” jelasnya saat pembukaan sosialisasi Sosialisasi dan Deklarasi Bijak Bermedia Sosial Guna Menciptakan Harkamtibmas di Dunia Siber, Rabu (28/3/2018).

Menurutnya sosialisasi ini bagian dari program yang harus membekali masyarakat dalam pendidikan dunia siber ataupun media sosial. Jangan sampai pengguna justru mengalami kerugian seperti berimplikasi pada hokum jika salah menggunakan.

“Saya kira bukan masalah kekhawatiran, itu sudah merupakan program memang masyarakat harus dibekali pendidikan. Jangan sampai dunia siber disalahgunakan akhirnya yang rugi pengguna sendiri,” tandasnya.

Pada kesempatan sama, Kabag Diseminasi Informasi Digital Humas Polri AKBP Heru Yulianto mengatakan pembentukan sub multimedia di tingkat Polda mulai terbentuk tahun 2019 mendatang. “Di tingkat Polda tahun 2019 sudah terbentuk, kerjanya sama dengan mabes polri,” ungkapnya.

Karena terbatasnya waktu, pembentukan sub multimedia diperioritas pada daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Jadi karena terbatasnya waktu kita prioritas pada daerah yang melaksanakan pilkada. Kita mengantisipasi black kampanye, hoax dan ujaran kebencian,” tandasnya.

Pihaknya mengajak semua masyarakat menggunakan media sosial secara bijaksana. Karena berdasarkan temuan banyak sekali kasus yang ditemukan.

“Tahun 2017 dan 2018 paling tinggi adalah kasus ujaran kebencian dan hoaks. Di masing-masing Polda ada yang mengungkap,” tukasnya.