Antusias Warga Ingin Divaksin Tinggi, Wali Kota : Bu Dio Diancam-ancam

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengungkapkan, selama dua hari terakhir pelaksanaan vaksinasi covid-19 tahap kedua bagi pedagang Pasar Klandasan dan pelayanan publik di Gedung Dome antusias warga justru sangat tinggi.

Selama dua hari terakhir, Jumat dan Sabtu 26-27 Februari 2021 Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menggelar vaksinasi tahap kedua bagi pedagang Pasar Klandasan dan pelayanan public, Wali Kota, DPRD, pejabat, pimpinan perusahaan, tokoh agama, jurnalis, guru, TNI, Polri dan lainnya.

“Hari ini kita berskesimpulan semuanya mau divaksin, baik di Pasar Klandasan maupun disini yang belum masuk undangan sudah datang kesini, berarti semangat yang ingin di vaksin tinggi,” kata Rizal Effendi didampingi Kepala Dinas Kesehatan Andi Sri Juliarty.

Melihat animo masyarakat yang tinggi, sehingga Pemkot Balikpapan merasa belum melihat ada penolakan warga. Jika pun ada yang tidak hadir untuk vaksin, Rizal menyatakan,karena ada keperluan yang mendesak dan akan divaskin selanjutnya.

“Jadi kita belum pada kesimpulan ada warga kota yang menolak, juga ada pejabat yang menolak divaksin, mungkin kalau hari ini tidak hadir, karena ada keperluan jadi belum sempat datang,” ujarnya.

Bahkan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan itu menuturkan, sangking antusiasnya warga ingin divaksin sehingga Kepala Dinas Kesehatan juga terkena imbas warga karena belum semua bisa mendapat kesempatan vaksinasi.  

“Jadi kita belum sampai pada kesimpulan itu, ada yang menolak. Kita meyakini seluruh warga kota akan ikut vaksin. Ini berebut, sekarang aja bu Dio (Kepala Dinas Kesehatan) diancam-diancam, awas kalau gak vaksin saya, artinya marah-marah, Kan berarti semangat sekali,” katanya. 

Meski begitu Rizal juga akan memberikan sanksi jika ada yang menolak vaksin. Karena dianggap bisa membahayakan warga lainnnya. Seperti bagi warga yang menerima bantuan dari pemerintah akan disetop jika menolak.

“Pada saatnya kita akan berikan sanksi karena kan membahayakan untuk warga lain. Bagi yang terima BLT dicabut, kalau bukan penerima BLT kan tidak mungkin,” ungkapnya. 

Dia menambahkan, untuk vaksinasi tahap kedua memang terbatas. Karena dosis vaksin yang diterima hanya 9.416. Sehingga tidak bisa menjangkau seluruhnya. Bahkan Guru dari jumlah seluruhnya 6.000-an, hanya sekitar  750 yang divaksin.

“Kan petugas pelayan publiknya belum selesai (semua), masih ada tahap ketiga  Polisi TNI baru dapat 1.500 padahal jumlah itu lebih. PNS saja belum semua, baru yang penting-penting saja, Satpol PP,  dishub,” tukasnya.