APBD 2018 Disepakati, Gaji Anggota DPRD Aman

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com –  Fraksi-fraksi DPRD menyepakati raperda APBD 2018 menjadi perda APBD 2018 dengan belanja daerah Rp2,10 triliun. Kesepakatan ini diambil dalam rapat paripurna DPRD mengenai pandangan akhir fraksi-fraksi atas RAPBD 2018, Selasa pagi (28/11/2017).

Dari kesepakatan itu dituang dalam penandatangan berita acara kesepakatan antara wali kota Rizal effendi bersama Ketua DPRD Abdulloh bersama wakil ketua DPRD. Dalam APBD 2018 ditetapkan Rp 2,10 triliun dengan defisit Rp91 miliar.

Menurut Abdulloh persoalan deficit bukan persoalan yang perlu dikhawatirkan sebab dapat ditekan atau ditutupi dari perolehan PAD atau silpa 2017. Dia menyebutkan besaran defisit memang mendekati angka 5 persen dari ambang toleransi 3 persen.

” Insyaallah  defisit bisa ditutup. Ambang defisit 3 persen. Ini mendekati 5 persen. Kami akan tekan sedemikian rupa dengan memberikan masukan peningkatan PAD sehingga dengan dinaikkan PAD Rp650 miliar jadi Rp670 maka defisit berkurang. Mudahan-mudahan angka deficit berkurang,” jelasnya.

Politisi Golkar ini optimis capaian PAD tercapai karena dari sisi perolahan pajak masih ada yang bisa dimaksimalkan seperti PBB.

Lebih lanjut Abdulloh mengatakan dalam APBD 2018 juga telah sepakat untuk pembenahan infrastruktur dan banjir termasuk bidang pendidikan yakni penambahan ruang kelas dengan fasilitas pendukung lain.

” Angka persis lupa. Yang pasti di PU infrstruktur dan banjir lebih Rp300 miliar,” sebutnya.

Rencananya penetapan APBD 2018 masih menunggu  evaluasi gubernur  selama tujuh hari kerja setelah disepakati atau pecan kedua Desember mendatang. ” Kalau tidak ada hal -hal lain ya kita tetapkan segera,” tandasnya.

Soal kesepakata ini diakui Abdulloh tidak ada lagi ancaman DPRD dan wali kota tidak menerima gaji sebab kesepakatan sudah sesuai jadwal. “Insyaallah aman tidak ada yang tidak gajian. Tinggal penetapan saja setelah evaluasi gebernur,” tukasnya.

Dengan kesepakatan ini diharapkan, pelaksanaan kegiatan SKPD dapat berjalan sesuai jadwal sehingga tidak ada alasan pelaksaan program berjalan Penmolor.

” Diharapkan akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan apbd dimulai awal Januari nanti dan tidak ada alasan lagi adanya keterlambatan pelaksanaan program anggaran,” tandasnya.

Rizal juga berharap seluruh OPD mampu melakukan penyerapan pemanfaatan anggaran secara maksimal  dan optimalisasi penerimaan daerah. Ditanya media mengenai defisit, Rizal memastikan hal ini tidak menjadi masalah sebab pembiayaan dapat ditutupi silpa 2017 miliar.

“Defisit itu masih batas toleransi kan nant bisa ditutupi dari silpa,” pungkasnya,