Atasi Defist Keuangan Daerah, Balikpapan Rasionalisasi Kegiatan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan kemungkinan akan melakukan rasionalisasi sejumlah kegiatan untuk mengatasi agar keuangan daerah agar tak mengalami defisit.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh mengatakan, hingga kini keuangan daerah masih stabil. Namun jika kebijakan Pemerintah Pusat memangkas dana transfer daerah bagia hasil, akan dilakukan penghematan.
Sebelumnya, pada APBD Balikpapan 2016 Pemkot Balikpapan telah melakukan pemangkasan 35 persen anggaran di SKPD atas penundaan pembayaran dana bagi hasil triwulan ke IV tahun 2015 lalu.

“Balikpapan masih normal, masih stabil. Artinya untuk pembiayaan masih bisa dilakukan, hanya saja beberapa kegiatan ada penundaan karena menyesuaikan jumlah uang yang ada di rekening kas. Sehingga kita tidak melaksanakan kegiatan kalau kas ini menipis,” kata Abdulloh.

Menurutnya, jika dana transfer daerah tak kunjung cair membuat Pemkot Balikpapan harus segera melakukan terobosan baru dalam mensiasati penghematan anggaran. Disamping itu perlu dilakukan perampingan struktur SKPD.

“Terobosannya yang pertama penghematan, kemudian disesuaikan dengan PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah salah satunya adalah perampingan diperangkat daerah kota Balikpapan, itu adalah salah satu efisiensi anggaran,” terangnya.

“Tetapi tidak juga menjamin dari efesiensinya kinerja. Bisa efisien tapi belum tentu efektif. Kemudian kita mengurangi semua-semua kegiatan, karena sampai hari ini dana bagi hasil sampai hari ini belum ada berita kabarnya sampai dimana, mau turun apa tidak itu belum ada,”

Selain itu lanjutnya, pendapatan asli daerah (PAD) harus digenjot, untuk mengatasi defisit anggaran karena dana transfer daerah dipangkas ataupun tak kunjung cair. Diantaranya mengembangkan wisata Balikpapan dan menghidupkan kembali ekonomi masyarakat yakni Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Peningkatan PAD, kita berupaya dor to dor wajib pajak atau usahawan yang ada di Balikpapan untuk meningkatkan itu. Kemudian rencana pengembangan wisata dan penguatan ekonomi kerakyatan khususnya PKL yang ada di kota Balikpapan harus dihidupkan kembali karena itu merupakan tonggak ekonomi yang tidak mudah goyah,” pungkasnya.

Pada tahun 2015 lalu pagu dana transfer daerah Balikpapan ditarget Rp1,027 triliun namun pada realisasinya hanya Rp835 miliar. Sehingga terjadi kelebihan penganggaran Rp174 miliar.