Balikpapan di Jalur ALKI II, Butuh TIM Sar Optimal
BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin mendukung Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air (Water Resque) pada Senin, (9/10/2023).
Pembukaan melalui upacara yang dipimpin Sekda Balikpapan, mewakili Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud di Halaman Kantor Basarnas Kaltim, Jalan Marsma R. Iswahyudi Balikpapan.
Pelatihan ini diikuti oleh 50 peserta dari TNI, Polri, relawan, dan organisasi yang membidangi potensi SAR. Dalam pembukaan dihadiri Kepala Basarnas Balikpapan, Melkianus.
Sekda Balikpapan Muhaimin mengatakan bahwa pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di perairan.
“Balikpapan ini di kotanya juga salah satunya potensi laut ya kita juga berada di lokasi strategis yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II,” tuturnya.
Apalagi Balikpapan juga sebagai Beranda Ibu Kota Nusantara, dan kegiatan pariwisata di Balikpapan cenderung banyak lokasi pantai.
“Seperti di Balikpapan dan PPU itu yang sekarang menjadi Ibu Kota Negara, sebagian besar juga mengandalkan jalur laut,” akunya.
Muhaimin menambahkan bahwa pelatihan ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Basarnas dalam melakukan operasi SAR di perairan.
“Dengan dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini sangat tepat sekali. Hal ini untuk mempersiapkan dan cepat tanggap. Kemudian yang kedua, memberikan reaksi cepat kalau misalnya terjadi bencana di perairan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Basarnas Balikpapan, Melkianus, mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh Basarnas.
“Jadi di tahun 2023 ini sudah 2 kegiatan yang kami laksanakan, di Samarinda dan di Balikpapan,” sebutnya.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam melakukan operasi SAR di perairan.
Dia menargetkan pada tahun 2024 ada kegiatan yang sama, di mana seluruh wilayah di Kalimantan Timur juga mendapatkan pelatihan serupa.
“Pelatihan akan berlangsung selama 6 hari dan dibagi menjadi dua materi, yaitu teori dan praktik,” urainya.
Diketahui Kota Balikpapan sebagai salah satu daerah yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menggagas ALKI II Zone Investment Forum. Melalui dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), forum ini mengajak daerah-daerah lainnya yang juga dilalui ALKI II untuk meramaikan alur laut ini.
Jalur ALKI II ini meliputi Selat Lombok, Selat Makassar hingga laut Sulawesi. Ada 11 provinsi, 188 kabupaten/kota yang dilalui.
Koordinator Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan, Elok Elvia mengungkapkan, ALKI II selama ini cenderung lebih sepi dibanding ALKI I.
“Selama ini pengangkutan barang dari Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Filipina sebenarnya lebih dekat melalui ALKI II. Tapi kebanyakan malah memilih memutar ke ALKI I. Ini lantaran di sana potensi investasi dan perdagangannya lebih hidup,” terang Elok.
Padahal sebenarnya jika jalur ALKI II ini ingin dieksplor, daerah-daerah yang dilalui tidak kalah dengan daerah-daerah sepanjang ALKI I, ya itu Jawa dan Sumatera,” bebernya.
Dengan adanya momentum pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pula, diharapkan jadi kesempatan daerah-daerah ini untuk bersama-sama menjual potensinya. “Misalnya investor yang sudah invest untuk IKN. Mengambil material tidak lagi perlu jauh-jauh dari Sumatera yang sulit pengangkutannya. Padahal di Sulbar (Sulawesi Barat) ada pegunungan batu,” ungkapnya.
Material tersebut juga tersedia di daerah-daerah sepanjang ALKI II. Sehingga Pemerintah kota Balikpapan ingin menginisiasi, mengajak 11 provinsi untuk menampilkan potensi unggulan yang dimiliki masing-masing Kabupaten/kotanya.
“Kita jualan di sini. Kita juga ingin membuat hal berbeda dibanding forum investasi yang sering kita hadiri. Yaitu, jika biasanya lebih banyak pemerintah yang menghadiri, kali ini akan lebih banyak investor. Government hanya 10 persen, selebihnya akan kita hadirkan investor domestik dan asing,” urainya.
Ini dianggap lebih efektif karena tentunya untuk berjualan pembeli harus lebih banyak dibanding penjual. Dengan begitu akan ada presentasi dari beberapa Kementerian yang memaparkan bagaimana kebijakan investasi di Indonesia. Khususnya di ALKI II.
BACA JUGA