Balikpapan Jadi Tolok Ukur 7 DPRD di Indonesia

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Kota Balikpapan telah menjadi tolok ukur daerah lain untuk penyerapan Pendapatan Asli Daerah atau PAD termasuk penerapan PP 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD.

Itu dibuktikan dengan kunjungan kerja 7 DPRD yang berasal dari Batam, Probolinggo, Tanahbumbu, Minahasa Selatan, Bangkalan dan DPRD Pandeglang serta dari Polewali Mandar.

Wakil Ketua DPRD Probolinggo, Mussayid Nahrowi mengatakan, ingin belajar peningkatan penyerapan PAD karena daerahnya baru bisa mengumpulkan Rp340 miliar per tahun.

“Saat ini baru Rp600 juta lebih, jadi kita belajar ke Balikpapan karena perolehan PAD di sini lebih banyak, tidak sama dengan daerah lain,” kata Mussayid Nahrowi (8/2/2018).

Sementara PAD kabupaten Probolinggo berasal dari retribusi parkir berlangganan dan nonberlangganan. Termasuk pajak restoran dan hotel.

“Lokasi wisata kami cuma gunung Bromo dan itu sudah ditarik sebagai objek wisata yang dikelola pemerintah pusat, cuma sebagian kecil saja yang diberikan ke daerah,” ucapnya.

Kunjungan kerja selama lebih 1 jam itu berlangsung di ruang rapat Paripurna dan diterima Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh yang mengatakan Madinatul Iman menjadi tolok ukur.

“Rata-rata mereka menyinkrokan tentang PP 18/2017 dan implementasinya di DPRD Balikpapan,” kata Abdulloh yang menjadikan momen kunjungan kerja 7 DPRD itu sebagai ajang berbagi pemahaman.

“Ada juga yang mempelajari pengelolaan persampahan karena kota kita setiap tahun mendapatkan penghargaan pemerintah pusat berupa Adipura,” pungkasnya.