Balikpapan Tuntut Pembagian DBH Migas Sama Seperti Papua dan Aceh

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan menuntut pembagian dana bagi hasil (DBH) migas yang adil. Pasalnya, DBH migas Kaltim dengan Papua dan Aceh dianggap sangat tidak adil.

“Komposisi pembagiannya yang harus diperbaiki. Kan kita ketahui bersama bahwa presentase pembagian DBH migas itu antara Kalimantan dengan wilayah lainnya, Paua an Aceh beda,” ujar Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

Dia mengungkapkan, selama ini porsi DBH migas Papua dan Aceh jauh lebih besar ketimbang kota dan kabupaten di Kaltim. Perbedaanya bahkan hingga 50 persen. Padahal Kaltim, penghasil migas.

“Nah itu yang mungin harus dipertimbangkan itu yang akan kita sampaikan ke presiden. Seyogyanya DBH migas itu dinaikkan artinya disamaratakan,” ujarnya.

“Kalau gas kan di Aceh dan papua 60 persen, kalau minyak 30 persen. Nah selama ini Kalimantan dan Sumatera gas nya 30 persen, minyaknya 15-16 persen, harusnya disamakan,”

Rizal mengatakan, akan menyampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kota Balikpapan. Karena rencananya, Presiden akan melakukan groundbreaking proyek perluasan Kilang Minyak.  

“Walaupun harga minyak nya turun tapi kalau presentasenya dinaikkan itu yang akan sangat membantu Katim, itu yang kita minta nanti ke Presdien formulanya diubah,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga akan menuntut prosentase DBH migas sebagai daerah pengelola migas . Karena selama ini hanya daerah produksi migas yang mendapatkan,

“Forum Daerah Pengelola itu kan kita meminta daerah-daerah pengelola, produksi BBM Balikpapan, Dumai agar kita diberi presentase dari DBH,” ujarnya.

“Selama ini kan tidak yang diberi hanya daerah produksi seperti Kutai Kertanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU),”

Bahkan lanjutnya, Kota Balikpapan disamakan daerah lain yang tidak mengelola migas. Karena di Kota Balikpan ada Kilang minyak yang selama ini untuk distribusi ke Indonesia Timur.

“Tapi Balikpapan disamaratakan dengan daerah lain yang tidak punya minyak. Harusnya ada komposisi daerah pengolah minyak juga harusnya mendapatkan perhatian dari DBH itu  sehingga nilainya bisa naik,” ujarnya

Apalagi sejak 2015 DBH migas Kota Balikpapan dipangkas hingga 50 persen. Dari sebelumnya Rp 1 triliun menjadi Rp 500 miliar. Hal itu yang membuat Pemerintah Kota Balikpapan selalu deficit anggaran.

“Karena Balikpapan kehilangan 500 miliar. Harusnya selama ini kita dapat Rp 1 triliun, sekarang cuma 500-an milair, tapi kalau komposisinya diperbaiki bisa kembali ke Rp 1 triliun bahkan bisa lebih,” ujarnya.