Batalnya Pembangunan Gedung DPRD Bisa Digugat

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Batalnya pembangunan gedung DPRD Balikpapan rupanya rawan gugatan. Mengingat pembatalan dilakukan di tengah proses lelang dan telah disepakati skema tahun jamak atau multiyears dengan total anggara  Rp180 miliar.

Itu disampaikan Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi usai dirinya memimpin rapat coffee morning (19/2/2018). Diyakininya keputusan itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Pertama, perencanaan kita pasti dipertanyakan karena berubah-ubah dan menjadi tidak baik. Kedua, ya ada risiko kerugian yang harus diantisipasi,” katanya.

Risiko kerugian itu maksud Rizal, pihak kontraktor bisa menggugat karena sudah melakukan berbagai persiapan untuk ikut lelang. Gugatan itu bisa dilakukan ke PTUN Pengadilan Negeri.

“Dia (kontraktor) bisa mempersoalkan alasan yang menjadi pembatalan. Tiba-tiba kok dibatalkan,” ujar Rizal dan Pemkot Balikpapan bisa saja kalah gugatan.

“Kalau digugat ya kita jawab dan menunggu keputusan pengadilan. Ya, bisa saja kita kalah. Nanti kita lihat saja. Mudah-mudahan tidak,” harapnya.

Wali Kota : Lebih Rasional kalau sebelum Penetapan

Surat permohonan pembatalan pembangunan gedung DPRD itu juga dianggapnya rasional. “Lebih rasional lagi kalau itu dulu disampaikan sebelum penetapan APBD 2018,” pungkas Rizal.

Sebelumnya, berbahasa diplomatis, Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan pembangunan gedung dewan ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

“Rapat pimpinan dan unsur pimpinan disepakati pembangunan gedung DPRD ditunda tanpa batas waktu dan tergantung pada kondisi keuangan daerah,” kata Abdulloh pekan lalu.

Dengan adanya penundaan itu maka dipastikan 45 anggota DPRD bersama para pegawai dan staf Sekretariat Dewan tetap menggunakan gedung yang ada saat ini. “Sambil menunggu perekonomian nasional dan lokal membaik,” ucapnya.

Dalam surat bernomor 170/03.09/DPRD tertanggal 8 Februari itu tercantum alasan dibalik permohonan penghentian proses lelang. Salah satunya tentang evaluasi Gubernur Kaltim terhadap Raperda APBD 2018 dan rancangan Perwali tentang penjabaran APBD 2018.

Kemudian isu pro dan kontra yang berkembang di masyarakat terkait pembangunan gedung DPRD, defisit anggaran. Termasuk prioritas pembangunan untuk masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur lainnya.