Bawaslu Balikpapan Waspadai Penggunaan Fasilitas Negara  

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Bawaslu Kota Balikpapan mengingatkan pejabat ataupun aparatur sipil negara (ASN), untuk menjaga netralitas saat pilkada. Termasuk tidak mendukung pasangan calon (paslon)

Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Ahmadi Azis mengatakan, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Bawaslu, Komisi ASN dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ada 16 item larangan bagi ASN.

“Mengarahkan memilih salah satu paslon, tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon dan ada beberapa lain lagi dalam SKB,” ujarnya, Rabu (03/07/2024).

Kemudian, penggunaan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, gedung-gedung pemerintahan yang non komersial. Termasuk juga penggunaan gedung pemerintahan yang komersial harus adil  

“Kan ada Gedung pemerintahan yang komersial seperti DOME itu disewa harus adil. Jangan hanya salah satu paslon yang diberikan kesempatan menyewa, itu tidak boleh,” ujarnya

Bawaslu juga mewasdapai pengerahan massa yang bisa dilakukan lurah pada tahapan pilkada. Sehingga pengawasan ketat akan dilakukan pada pilkada yang berlangsung Oktober 2024

“Kekhawatiran kita jangan sampai ada gedung-gedung pemerintah yang dipakai. Misalnya di Gedung di kelurahan di pakai, atau lurah mengerahkan massa,” ujarnya

SOSIALISASI PENGAWASAN PILKADA

Bawaslu Kota Balikpapan menggelar Sosialisasi Pengawasan Pilkada dengan mengusung tema “Menjaga Netralitas ASN, TNI/Polri Dalam Pilakada 2024”

Sosialisasi Pengawasan Pilkada digelar di Hotel Gran Senyiur Balikpapan pada Rabu (03/07/2024). Hadir ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot), TNI maupun Kepolisian. 

“Hadir hari ini ASN di tingkat kota, mulai kecamatan, kelurahan, KUA, Kementerian Agam, ada 250-an peserta,” ujar Ketua Bawaslu Balikpapan Ahmadi Aziz.

Menurutnya, netralitas ASN, TNI dan Polri sangat penting dalam pilkada. Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan pada pilkada Balikpapan maupun gubernur Kaltim.

“Kedua penggunaan fasilitas negara kan itu tidak boleh ini sangat penting dalam pilkada, sama dengan pemilu kemarin netralitas ASN, TNI- Polri sangat penting,” ujarnya

Sehingga nantinya, tidak ada ASN atau pejabat, termasuk TNI dan Polri yang memihak salah satu pasangan calon (paslon). Karena akan berdampak negative pada pemerintahan

“Sehingga tidak ada perpecahan nanti diantara ASN, ketika nanti salah satu ASN atau pejabat yang memihak kepada salah satu pasangan calon, nanti akan berakibat tidak baik berjalannya pemerintaha kedepan,” ujarnya