Bawaslu : Banyak Kerawanan Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kaltim

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Bawaslu menyebutkan, banyak kerawanan penyelenggaraan pemilu di Kaltim. Hal itu belajar dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya yakni 2019 lalu.

Anggota Bawaslu Kaltim Heri Dewanto mengatakan, kerawanan tersebut diantaranya karena luas wilayah di Kaltim yang tidak mudah untuk dijangkau penyelenggara pemilu.

“Kaltim banyak kerawanan di penyelenggaraan, itu berhubungan dengan banyak wilayah,” ujarnya disela-sela diskusi terkait penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) di Hotel Gran Senyiur, Selasa (20/06/2023)

Pada 2019 lalu, harus dilakukan pungutan suara ulang maupun pungutan suara lanjutan. Hal itu karena sulitnya untuk mendistribusikan logistic pemilu khususnya ke tempat pemungutan suara (TPS)

“Kalau kita alamai di 2019 itu ada pungutan suara ulang, kemudian ada pungutan suara lanjutan itu disebabkan karena logistic suara suara pada hari pemungutan suara tidak sampai di TPS-TPS tertentu,” ujarnya

“Kerawanan ini disebabkan karena soal jangkauan, jangkauan untuk logistik sampai di TPS. sementara logistic itu harus disiapkan pada saat daftar calon tetap itu sudah diteapkan,”

Selain itu pada 2019 lalu juga masa kampanye yang harusnya lebih dari 100 hari, namun hanya 75 hari. Kondisi itu yang harus sudah diantisipasi untuk pemilu 2024 tahun depan.

“Belum lagi ada persoalan gugat menggugat, soal pencalonan itu akan menganggu logistik pemilu sampai pada TPS di hari H,” ujarnya

Sementara terkait dengan pelanggaran pemilu yang terjadi, dia menyebut mayoritas menyangkut pada pelanggaran terhadap ketertiban penyelangaraan kampanye hingga pemungutan suara ulang.

“Nah kalau kerawanan lain soal konstetasi tidak banyak pelanggaran. Memang dibeberapa tempat terjadi pelaggaran sehingga melahirkan beberapa persoalan seperti pemungutan suara ulang,” ujarnya

“Kemudian ada persoalan di masa kampanye, rata-rata pelanggaran terhadap ketertiban penyelangfaraan kampanye.”