Begini Respon Komisi VI DPR Terkait Rencana Kenaikkan Harga BBM

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah memperbaiki data penerima subsidi BBM, sebelum menaikkan harga. Sehingga penerima subsidi benar-benar warga tak mampu.

Hal itu disampaikannya, dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan membahas laporan APBN TA 2021, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Rabu (24/8/2022).

“Saya kira subsidi BBM itu Rp 502 triliun itu adalah angka yang fantastis dan sepakat dengan teman-teman lain sebelum memutuskan kenaikan harga BBM,” ujar Rieke

“Perbaiki dulu data penerima subsidi yang terintegrasi antara Kementerian Sosial dan kementerian lainnya karena penerima subsidi BBM sejatinya adalah masyarakat miskin dan tidak mampu,”

Dia juga meminta Kementerian terkait untuk dapat membuka data penerima subsidi BBM secara transparan. Sehingga nantinya tidak ada indikasi penyimpangan subsidi APBN untuk masyarakat.

“Sehingga data penerima subsidi BBM itu dengan angka Rp502 triliun menjadi tepat sasaran dan akurat Rp502 triliun adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan,” ujarnya

“Tentu saja kami membutuhkan dukungan agar Kementerian BUMN membuka siapa saja sesungguhnya data yang diberikan oleh pemerintah paling tidak boleh secara tertutup karena itu data sensitif,”

Legislator dapil Jawa Barat VII ini menegaskan, jika data penerima BBM bersubsidi belum jelas dan transparan, pihaknya akan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

“Ketika data subsidi BBM belum secara jelas transparan, saya menyatakan secara pribadi paling tidak saya menolak kenaikan harga BBM subsidi,” ujarnya

Sementara Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyatakan, tidak sepakat jika pemerintah. Namun dia meminta naikan harga BBM di tengah situasi ekonomi masyarakat yang mulai menggeliat kembali.

“Kiita tidak ingin ada kenaikan harga BBM, kami mengusulkan kepada pemerintah harapan kami jangan ada kenaikan harga BBM,” ujarnya

Dia mendorong agar pemerintah mengendalikan BBM subsidi tetapt sasaran atau yang berhak. Tidak menaikkan harga BBM, sehingga tidak  makin membuat masyarakat tertekan.

“BBM subsidi itu dipakai, dinikmati oleh yang berhak dan kami harapkan kenaikan harga BBM jangan dulu, karena masyarakat kasihan,” ujarnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, rencananya kenaikkan BBM jenis pertalite masih akan di hitung pemerintah.