Top Header Ad

Belajar Toleransi dari Singkawang

Singkawang / Kemenparekraf

JAKARTA, Inibalikpapan.com – SETARA Institut merekomendasikan perbaikan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, terutama dalam membangun jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan

Termasuk memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan yang rentan. Semisal regulasi-regulasi yang ambigu yang dapat memantik intoleransi di daerah.

Karena berdasarkan  kajian yang dilakukan,menunjukkan rata-rata Indeks Kota Toleran (IKT) nasional pada 2022 mencapai nilai 5,03, turun tipis dari 2021 yang mendapat nilai 5,24.

Sehingga menunjukkan kondisi toleransi di Indonesia yang masih stagnan. Kondisi ini menjadi kekhawatiran. Karena masih ada sejumlah kasus intoleran yang terjadi.

Tiga daerah yang menjaga nilai-nilai toleransi yang tinggi yakni pertama  Singkawang dengan skor 6,58), kedua Salatiga  dengan skor 6,42), dan ketuga Bekasi  dengan skor 6,08

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani berharap riset yang dilakukan SETARA Institut dapat mempromosikan praktik-praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia.

“Mereka berhasil membawa kotanya ke puncak-puncak toleransi. Mesti ditularkan ke kabupaten kota lainnya yang tidak mendapatkan peringkat,” jelas Ismail Hasani dilansir dari VOA Indonesia

Penjabat Wali Kota Singkawang Sumastro mengatakan, prestasi kota toleran terbaik ini merupakan hasil kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.

Karenanya dia mempersilakan kota-kota lainnya untuk mengunjungi Kota Singkawang jika ingin melihat kehidupan toleransi.”Ini adalah anugerah dan tanggung jawab yang tidak sederhana,” ujarnya

“Kami sudah menjadikan toleransi sebagai kata kunci dalam setiap percakapan, baik di level pemerintahan hingga grass root,”

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Laode Ahmad menuturkan, hasil riset SETARA Institutdapat menjadi pengetahuan bersama dalam mendorong toleransi di Tanah Air.

Bahkan akan dijadikan dasar riset pemerintah yang lebih komprehensif yaitu Indeks Harmoni Indonesia. Karena  Pemerintah terus mendorong berbagai inisiatif untuk kerukunan.

“Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang menyusun indeks yang lebih holistik yaitu Indeks Harmoni Indonesia. Di sana ada dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan kerukunan beragama,” ujar Laode Ahmad / VOA Indonesia

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.