Belum Ada Kota dan Kabupaten di Kaltim yang Bentuk PIK-PPD

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mendorong seluruh kabupaten kota untuk segera membentuk Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK-PPD).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, akan kembali menyurati Pemerintah Kota dan Kabupaten segera membentuk PIK-PPD

“Sehingga kami akan bersurat kembali sekaligus melampirkan SOP yang sudah dibentuk DKP3A untuk mendorong kabupaten/kota membentuk PIK-PPD,“ kata Sri Wahyuni dilansir dari laman Pemprov Kaltim

Menurutnya, PIK-PPD sebagai unit pelayanan informasi, fasilitasi dan konsultasi tentang hak-hak penyandang disabilitas akan sangat dibutuhkan. “Sementara kami sejak 2017 sudah membentuk PIK-PPD,” ujarnya.

Pasalnya kata dia, DKP3A melakukan pelatihan untuk perempuan penyandang disabilitas, seperti pelatihan membuat kue, tata rias, menjahit, reproduksi sehat, maupun pelatihan paralegal bagi pengurus PIK-PPD.

“Dimasa pandemi, kami mensinergikan Forum Komunikasi Anak Penyandang Disabilitas (Forkasi) dengan program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Ruhui Rahayu Kaltim,” jelasnya.

Dukungan dan keberpihakan untuk penyandang disabilitas, DKP3A menerapkan penambahan kriteria penilaian panji-panji keberhasilan pembangunan bidang PPPA bagi kabupaten kota yang memiliki PIK-PPD.

Termasuk program dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas akan mendapatkan poin. Serta dukungan dan partisipasi pihak ketiga berupa program CSR

Implementasi RAD, DKP3A memberi masukan agar PPDI lebih menggaungkan kegiatan dan programnya sebagai lembaga yang menaungi penyandang disabiltas, sehingga dikenal masyarakat.

“Perlu ada event untuk ruang aktualisasi penyandang disabilitas, seperti pekan aktualisasi penyandang disabiltas jadi karya teman-teman disabilitas dapat ditampilkan disana,” ujarnya.