Biaya Kesehatan Masyarakat Balikpapan Tahun 2023 Capai Rp1,135 Triliun Lebih

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Masyarakat Balikpapan bersama pemerintah daerah dan swasta harus merogoh kocek Rp1,135 triliun untuk biaya kesehatan di Kota Balikpapan sepanjang 2023.

Kepala BPJS Kesehatan Balikpapan Sarman Palipadang mengungkapkan untuk biaya kesehatan warga kota Balikpapan melalui BPJS Kesehatan pada 2023 lalu menghabiskan Rp1.135.000.000.000.

“Kita menghabiskan 1 triliun seratus tiga puluh lima miliar untuk membayar pelayanan kesehatan khusus di Kota Balikpapan. Hanya di Balikpapan. Wilayah kerja kami Balikpapan, PPU, Paser dan Berau,” ujarny dalam pertemuan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam rangka UHC kota Balikpapan semester I tahun 2024, di kantor pemkot Balikpapan, Jumat (14/6/2024).

Biaya terbesar dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan faskes tingkat pertama sekitar Rp74 miliar. Sedangkan biaya faskes di rumah sakit mencapai Rp289 miliar. “Cukup besar untuk penggunan alkes, ambulan juga obat-obatan,” tambahnya.

Sedangkan untuk faskes yang dikelola pemerintah kota Balikpapan baik puskesmas dan RSUD pemerintah mencapai Rp93 miliar lebih.

Sampai dengan Mei 2024 ini, biaya kesehatan yang sudah dikeluarkan masyarakat dan pemerintah di Balikpapan mencapai Rp444 miliar. “Setelah Juni mungkin Rp500 miliar. Jadi satu tahun hampir 1,1 triliun,” katanya.

Biaya dan kebutuhan kesehatan saat operasiional IKN juga diperkirakan akan meningkat pesat. Kota Balikpapan dipastikan akan terdapat penambahan izin operasional rumah sakit baru.

“kalau nanti kemungkinan IKN jalan, rumah sakit-rumah sakit akan banyak,” tambahnya.

Kota Balikpapan UHC 99,94 Persen

Pemerintah kota Balikpapan hingga Juni 2024 telah terdaftar sebanyak 201. 591 jiwa sebagai peserta BPJS Kesehatan Balikpapan. Untuk Universal Coverage Health mencapai 99.94 persen.

Dengan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan bantuan iuran APBD sebanyak 201.591 jiwa, Pemkot Balikpapan menyiapkan anggaran sekitar Rp70 miliar lebih.

Sarman menyampaikan dalam tahun 2024 semester 1 ini terdapat penambahan 9000 lebih perserta baru. Namun terdapat pula 6000 peserta dari penerima bantuan iuran (PBI) APBD kota yang keluar dari peserta sekitar 3000 orang.

“Mereka ini switching pak, ada yang sudah dapat pekerjaan, ada yang lolos PPPK dan lain-lain. Jadi angkanya dinamis karena kita sudah UHC, jadi orang-orang ini yang pindah saja,” ujarnya.

Pada forum itu, Sarman juga mengungkapkan tingkat keaktifan peserta mencapai 86 persen. sedangkan kepesertaan nonaktif kita ada 14 persen, Sarman memberikan perhatian kepada kepesertaan nonaktif yakni mempunya kartu namun tidak aktif.

“Jadi peserta nonaktif ini ada dua yakni ada peserta yang nunggak iuran dan ada peserta yang memang non aktif. Artinya belum dialihkan kemana-mana. Kalau yang nunggak iuran PBPU peserta mandiri itu begitu bayar langsung aktif,” jelasnya.

Peserta yang tidak aktif beragam alasan diantaranya karena dinonaktifkan dari APBN, atau swasta. Termasuk juga pegawai yang sudah resign namun belum mengalihkan kepesertaannya.