BPK Temukan Sejumlah Masalah di IKN, Pejabat Satgas PUPR Bereaksi

JAKARTA, inibalikpapan.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023.

Laporan tersebut mengungkapkan masalah utama terletak pada persediaan lahan yang terkendala untuk IKN. Terutama terkait pelepasan kawasan hutan seluas 2.085,62 hektar dari total 36.150 hektare yang masih berada dalam penguasaan pihak lain.

Selain itu, manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN Tahap I masih kurang memadai. Serta harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang yang tidak terkendali.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, bereaksi atas temuan BPK tersebut. Menurutnya, pemerintah sedang menyelesaikan masalah lahan agar tidak merugikan masyarakat.

“Ya, kan, kalo lahan sudah dijelasin kan sedang kami atasi, gimana memberikan menanganinya untuk tidak merugikan masyarakat,” ujar Danis di Jakarta, Jumat (14/6/2024), melansir Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Danis juga mengakui adanya persoalan kurangnya pasokan material dan peralatan yang disebabkan oleh masalah pengangkutan dari Sulawesi Tengah.

“Kemarin waktu awal-awal sempat kesulitan dengan masalah angkutannya tongkang. Tapi sampai saat ini sudah membaik suplainya. Buktinya progresnya,” jelasnya.

Menurut Danis, masalah kelangkaan material dan peralatan ini telah teratasi dengan mendatangkan pasokan dari daerah lain, termasuk Jawa Timur.

“Ada sebagian saya gak begitu hafal tapi ada yang katanya ngambil dari Jawa Timur (juga),” pungkasnya.