Butuh Rp75 Miliar, Kejelasan Pembangunan SMK 7 Balikpapan Barat Ada di Provinsi dan Pusat

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com- peralihan kewenangan pendidikan tingkat SMA/SMK ke pemerintah provinsi, tidak menyurutkan pemkot untuk ikut menuntastaskan pembangunan SMK 7 di wilayah Balikpapan Barat.

Pemkot telah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung sekolah tingkat SMK/SMA di Balikpapan Barat, termasuk DEDnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Syarifuddin Odang menyatakan pihaknya sudah dua kali ke pemerintah provinsi agar pembangunan sekolah di Balikpapan Barat dituntaskan. “Saya sudah dua kali kesana tolong dialokasikan mudah-mudahan tahun depan ini sudah ada alokasi dana pembangunan karena lahan kan sudah siap,” tandasnya (16/11/2017).

Dia meminta agar wakil rakyat dapil Balikpapan yang duduk di DPRD provinsi termasuk perwakilan DPR RI dari Kaltim dapat mendesak  agar terealisasi terutama dana bantuan dari provinsi maupun pemerintah pusat.

“Agar ada dana pendampingan atau bantuan dari pusat untuk pembangunan sekolah ini. Lumayan banyak biaya makanya kita dorong itu,” ujarnya.

Dia menilai pada APBD 2018 masih perioritas pada bidang pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur untuk penanganan banjir. Hanya saja untuk pembangunan fisik sekolah tingkat atas ranah di provinsi dan pusat.

“Untuk pendidikan kan minimal 20 persen. Itu selalu kita ingatkan. Juga tidak kalah soal kesehatan anggaran itu diatas 10 persen,” ucapnya.

Terpisah Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Muhaimin menyinggung pembangunan sekolah SMK  7 di Balikpapan Barat, pihaknya bersama Komisi IV pada dua bulan lalu sudah bertemu dengan DPRD komisi IV bidang pendidikan provinsi Kaltim dan dinas pendidikan Kaltim.

“Nanti bisa ditanya disana. Nah tahapan kita di kota mulai dari DED, penetapan lahan, penlok dan pengadaan tanah saja. Mereka yang bangun. Seandainya kemarin tidak beralih  ke pemerintah provinsi itu jadi kewajiban pemerintah kota tapi karena beralih maka jadi kewenangan pemerintah provinsi,” jelasnya.

Muhaimin menyebutkan dari DED, pembangunan SMK 7 membutuhkan kurang lebih Rp75 miliar. “Itu untuk keseluruhan bangunan tapi bergantung provinsi mau kasih bertahap,”tukasnya.