Calon Tunggal Dalam Pilkada Merupakan Kegagalan Partai Politik

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai, calon tunggal dalam pikada merupakan kegagalan partai politik dalam melahirkan pemimpin. Karena 2 hingga 3 pasangan calon dianggap lebih demokratis ketimbang kolom kosong.(kokos).

“Jadi saya mengatakan, partai di daerah itu telah gagal melahirkan, jadi jangan bergabung di 1 pasangan, kalau 2 pasang atau 3 pasang bukankah itu lebih demokratis dibanding dengan kotak kosong,” ujarnya, Minggu (01/11)

Menurutnya, dengan 2 hingga 3 pasangan maka akan lebih kompetitif persaingan khususnya dalam adu program dan gagasan. “Kenapa lebih demokrasi mereka mengajukan program sehingga 1 pasangan dengan pasangan lainnya memperpanjang programnya ada kompetitor,” ujarnya.

Menurutnya, jika kecenderungan partai politik hanya mengedepankan elektabilitas bagi pasangan yang akan diusung. “Kalau saya berpendapat bahwa partai politik itu mengedepankan menang kalah dalam pilkada, artinya kalau kalah tidak mencalonkan kalau begitu,” ujarnya.

“Padahal tujuan pilkada adalah pendidikkan politik, pendidikkan demokrasi. Kalau misalnya mereka ajukan sekarang kalah, kan mereka bisa ajukan 5 tahun kedepan,”

Kata dia, seharusnya jika pun kalah calon yang diusung masih punya kesempatan untuk periode selanjutnya. Namun tetap dijaga kedepannya dengan rakyat. “Jadi calonnya tetap di upgred kedekatannya dengan rakyat, jadi politik itu bukan dilihat saat pilkada, tapi jangka panjang,” ujarnya

“Jadi kalau andaikan perkiraan mereka kalah tetap harus dicalonkan, pertama untungnya bagi partai tersebut, mereka sudah ada figur yang akan dibawa 5 tahun berikut,”

Selain itu lanjutnya, figur yang diusung dan kalah, punya kesempatan untuk melakukan kritik yang tajam maupun memberikan masukkan terhadap pemerintah. Sehingga masyarakat bisa melihat langsung apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan masing-masing.

“Ketika figur ini kalah dalam pilkada ini, bisa jadi pemimpin masyarakat diluar kekuasaan, maksudnya kita memberikan kritik dan masukkan yang tajam kepada yang memimpin 5 tahun kedepan, tujuannya kan untuk rakyat juga

“Jadi dia bisa menjadi figur mengkritik pemerintah daerah berbasis data, rasionalitas, argumentasi, fakta, data dan bukti dan memberikan solusi.”