Covid 19, Bantuan Provinsi dan Bagi Hasil Pajak di Pangkas, Balikpapan Kehilangan Rp250 Miliar

BALIKPAPAN- Inibalikpapan.com — Sudah jatuh tertimpa tangga . Itulah yang banyak dialami daerah-daerah termasuk kota Balikpapan akibat imbas covid 19 yang masih massif terjadi.

Selain  harus memberikan relaksasi pajak, sehingga PAD Balikpapan turun, juga harus menerima pemotongan DBH termasuk pemotongan bantuan keuangan dari Provinsi Kaltim. Angkanya  awalnya 25 persen namun ternyata mencapai 50- 60 persen sehingga kehilangan bantuan provinsi ke Balikpapan mencapai Rp250 miliar.

“Ada surat baru gubernur kita dipotong 50 persen. Kalau bantuan keuangan kita Rp104 miliar kalau tidak salah sekitar 50 miliar dipangkas oleh gubernur,” ungkap Rizal kepada media, Kamis sore (16/4/2020).

“Kedua dana bagi hasil pajak kendaraan dari provinsi ini cukup besar dipotong 60 persen. Kalau target kita tadinya menerima bagi hasil pajak daerah Rp307 miliar. Ini dipangkas sekitar 194 miliar. Jadi total hampir 250 miliar dana provinsi akan dipangkas oleh gubernur,” bebernya.

Pemangkasan yang dilakukan gubernur untuk penanganan covid19 ini, akan memberatkan anggaran 2020 kota Balikpapan. pihaknya sudah menghitung dansedang melakukan pergeseran anggaran tiba-tiba menerima pemberitahuan baru gubernur yang cukup berat dihadapi APBD kita karena dipangkas 250 miliar.

“Ini juga sangat menyulitka kita dalam revisi anggaran APBD kita yang sudah kita lakukan yang kita arahkan untuk kepentingan covid19,” tuturnya.

Rizal mengakui berdampak besar bagi Balikpapan karena angkanya besar sekali termasuk penanganan covid sehingga dilakukan perhitungan baru oleh tim anggaran pemkot dipimpin Sekda apakah bisa memenuhi angka 240 miliar (penanganan covid) dan kebutuhan lainya yang juga penting seperti penanganan banjir dan beberap hal yang  strategis .

Ditanya apakah pengaruh pembiayaan covid19 yang sudah dianggarkan 240 miliar, Rizal berpandangan, “Kita belum hitung sampai eksana tapi keperluan-keperluan  yang lain terpaksa semakin jadi yang tadi masih ada bisa jadi tidak mungkin lagi dilakukan. Kita sementara tidak mengutik angka 240 miliar ini. Kita coba angka lainya. Beberapa kepentingan strategis lainya ini (pembayaran tanah) menjadi tidak gampang karena pemangkasan sangat besar,” jelasnya.