Disdikbud Evaluasi PPDB 2022, Belum Temukan Kendala

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com –Pelaksanaan Pendaftaram Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dari SD dan SMP Negeri di Kota Balikpapan yang dimulai sejak Selasa (20/6/2022) telah ditutup pada hari Kamis (30/6/2022).

Dimana pada tahun ini, pelaksanaan PPDB tingkat SD dan SMP sama seperti tahun-tahun lalu yang dilakukan dengan secara online, sesuai dengan peraturan dari Kemendikbud. Hal ini yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Purnomo.

“”Kami gunakan PPDB secara online dengan harapan bisa tertib pelaksanaannya dan secara tidak langsung memberikan pembelajaran kepada masyarakat kita tentang Ilmu Teknologi (IT) supaya masyarakat melek IT,” ujar Purnomo saat dikonfirmasi media, Jumat (1/6/2022).

Purnomo mengatakan, pelaksanaan PPDB Online di Balikpapan hingga saat ini berjalan dengan baik dan lancar, setidaknya tidak ada hal-hal yang menjadi kendala atau menjadi halangan penerimaan peserta didik baru tahun ini

“Mudah-mudahan hingga anak-anak masuk sekolah semua berjalan lancar,” harapnya.

“Kita tetap evaluasi hal-hal yang tidak pas, kita upayakan perbaikan kedepannya,” tambahnya.

Terkait dengan hasil dari PPDB online dari tingkat SD dan SMP di Kota Balikpapan, Purnomo belum dapat dipastikan jumlahnya. Pasalnya, masih menunggu laporan dari operator. Begitu sudah dapat hasilnya, setelah itu baru dirapatkan

“Belum ada tunggu dari laporan masing-masing operator baru kita rekap,” terangnya.

Apabila ada kuota sekolah yang belum terpenuhi, maka nantinya akan dibuka kembali pendaftaran khusus jalur afirmasi dan zonasi. 

“Kalau itu sudah tidak ada (jalur afirmasi dan zonasi) yang masuk baru kita buka umum. Itu untuk siapa saja bisa,” paparnya.

Memang tak dipungkiri, Daya tampung SMP Negeri masih belum bisa menampung lulusan dari SD Negeri dan Swasta. mengingat masyarakat berkeinginan mendaftarkan ke sekolah Negeri.

“Tahun ini lulusan SD negeri itu 13 ribu, sementara daya tampung SMP Negeri hanya enam ribu, sehingga sekolah swasta berperan untuk bisa membantu peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri,” ungkapnya.

Program dari Pemerintah Kota Balikpapan saat ini yaitu subsidi SPP dan seragam gratis bagi peserta didik baru tingkat SD dan SMP swasta. 

“Masyarakat tidak perlu khawatir jika tidak masuk negeri. Jangan sampai anak tidak disekolahkan,” seru Purnomo.

Tak hanya itu, Pemerintah terus berupaya kedepan mendirikan sekolah negeri di wilayah yang belum memiliki sekolah dan padat penduduk, seperti hal Kecamatan Balikpapan Utara. 

“Saat ini terdapat standar proses pendirian sekolah diantaranya luas lahannya, lahan sudah bersertifikat, tidak bermasalah dan sudah dikuasai oleh pemerintah, sehingga saat dibangun tidak bermasalah dengan masyarakat,” jelas Purnomo.

Terpisah, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Balikpapan Pujiono mengatakan, untuk mempercepat proses pembangunan SMP di Balikpapan Regency,  pihaknya akan melakukan koordinasi secara terus-menerus, agar proses pembangunannya itu tidak terkendala.

“Tahun ini kan rencananya proses lelang dan saat ini sedang proses roya. Untuk prosesnya itu yaitu sertifikat ini sudah pecah menjadi dua, terus namanya masih regency kemudian di roya, di split, untuk bangunan sekolah ini yaitu dikeluarkan dari induk,” kata Pujiono.

Ia menjelaskan, proses penyerapan lahan yang akan dipergunakan tersebut masih dalam tahap pemecahan dari sertifikat induk, yang kemudian akan di balik nama sebagai aset milik Pemkot Balikpapan. Baru bisa dilakukan proses lelang untuk melaksanakan pembangunan fisik sekolah tersebut.

“Karena fisik itu akan segera dilaksanakan, maka tahun ini harus selesai. Sekarang sedang proses roya dan dalam waktu dekat akan segera dibangun.  Kami tidak bisa memutuskan karena ini adalah urusan Badan Pertanahan dan pihak Balikpapan Regency,” terangnya.

Menurut Pujiono, walaupun belum balik nama, tapi untuk pengerjaan pembanguan sekolah terpadu sudah bisa dilakukan. karena sekolah terpadu nantinya akan dikerjakan secara multiyears. Jadi kita tetap patuh dengan regulasi yang ada, semoga sertifikat yang sudah di pecah tersebut. Dalam waktu dekat ini, sudah bisa  diserahterimakan ke pemkot.

“Meski pun sertifikatnya belum resmi diserahkan ke pemerintah kota. Namun dalam prosesnya pembangunan sudah berkomitmen, bahwa lahan tersebut akan dibangun sekolah terpadu,” pungkasnya.