Ditinjau Kemenhub, Pembangunan Bandara di Paser akan Dilanjutkan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pembangunan Bandara di Desa Rantau Panjang, Tanah Grogot Kabupaten Paser akan dilanjutkan. Kementerian Perhubungan (Kemnehub) sudah menijau langsung pada Kamis (04/08/2022) kemarin.

Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub RI, Umar Aris mengatakan, dari hasil survei dinilai layak. Sesuai aspek legal, operasional, dan teknis. Layak atau tidaknya sebuah wilayah untuk mempunyai bandara dilihat dari aspek teknis.

“Karena kalau standar teknis tidak masuk tentu berdampak pada keamanan, kenyamanan, keselamatan bandara,” kata Umar dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.com

Keberadaan Ibu Kota Negara (KN) juga menjadi potensi untuk trasnportasi udara. Karena Kabupaten Paser juga hanya berjarak 2-3 jam dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Meski lokasinya berada diperbatasan dengan Kalimantan Selatan.

“Di sini ada potensi bisnis. Ada beberapa perusahaan yang akan ditunjang dengan adanya bandara ini,” tambah Umar.

Hanya saja, Umar tidak bisa menjamin kapan kepastian dilanjutkannya proyek bandara tersebut. Setelah melakukan survey, Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub masih perlu meneruskan ke Menteri Budi Karya Sumadi.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya menjelaskan akses menuju bandara dari Tanah Grogot yang merupakan pusat pemerintahan cukup dekat. Sementara jalur darat dari Balikpapan ke Paser memakan waktu hingga lima jam, karena harus transit melalui Feri.

“Ini perlu dipercepat untuk transportasi orang dan barang,” jelasnya.

Sebelumnya, pembangunan bandara tersebut, terhenti pada 2014 karena persoalan hukum. Pada 2011 lalu sebenarnya sudash ada keputusan dan Kemenhub tentang penetapan lokasi bandara seluas 228 hektare.

Namun dia memastikan, persoalan hukum telah selesai. Sehingga pembangunan bandara tersebut bisa dilanjutkan. Dana yang sudah dikucurkan melalui APBD Kabupaten Paser sebesar Rp 430 Miliar diluar biaya pembebasan lahan.

“Permasalahan hukum sudah ada putusan incraht baik perdata maupun pidana. Jadi sudah tidak ada permasalahan lagi,” ujarnya

Dirinya berharap dengan adanya kunjungan rombongan ke Kementerian Perhubungan bandara yang sudah terbangun 53 persen ini dapat dilanjutkan. Sebelumnya Pemkab Paser bersama DPRD sering berkomunikasi terkhusus untuk persyaratan untuk kelanjutan bandara.