DKPP Sebut Pengaduan Pilkada di Kaltim Rendah

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang, Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) menilai laporan pengaduan yang masuk dari provinsi Kalimantan timur termasuk rendah dibandingkan provinsi lainnya.

Anggota DKPP Alfitra Salamm mengatakan, untuk pilkada tahun 2020 ini pelanggaraan yang dilaporkan adalah berkaitan dengan bakal calon yang gagal maju dalam pilkada.

“Selain itu berkaitan dengan netralitas adhoc penyelenggaran pilkada dilevel kecamatan, kelurahan dan tingkatan dibawahnya,” ujar Alfitra Salamm kepada awak media, di Balikpapan, saat acara Ngetren Media, Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media, Kamis malam (26/11/2020).

Alfitra melihat banyaknya pelaporan ke DKPP terkait netralitas penyelenggara adhoc itu pada umumnya sangat mengkhawatirkan, pasalnya bisa jadi mereka jadi mesin politik para calon, maupun mesin politik partai.

“Sehingga kami minta kepada Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum untuk menjaga netralitas penyelenggara pilkada ditingkatan Kota ke bawah harus dijaga serius,” akunya.

Disamping tentunya berkaitan dengan adanya laporan bantuan-bantuan sosial dari paslon yang juga masuk ke DKPP. Total di tahun 2020 ini pengaduan yang sudah masuk ke DKPP sekitar 341 aduan masih jauh dibawah tahun 2019 dengan total aduan 517.

“Untuk di Kaltim pada 2019 lalu hanya ada 9 aduan, jauh dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara yang aduan mereka ke DKPP cukup banyak,” jelas Alfitra.

Dikatakan Alfitra selama 2019 total sudah ada 77 penyelenggara pemilu yang diberhentikan dan pada 2020 ini total sudah ada 26 orang, sehingga totalnya sejak 2012 lalu ada sekitar 652 penyelenggara pemilu yang diberhentikan.

“Mereka yang diberhentikan ini kaitannya dengan propesionalisme dalam penyelenggara pemilu dilevel Kabupaten Kota,” tuturnya.