DP3AKB Balikpapan Anggarkan Rp 270 Juta, Intervensi Stunting di Balikpapan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan berencana menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk melakukan intervensi guna menurunkan jumlah kasus stunting pada tahun 2023.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan Alwiati mengatakan, bahwa pihaknya telah mengajukan alokasi anggaran untuk melakukan intervensi untuk kasus stunting pada pembahasan APBD Perubahan Tahun 2023 ini.

Ia menjelaskan melalui program ini, pihaknya akan melakukan intervensi kepada kurang lebih 100 anak dengan nilai anggaran mencapai Rp 270 juta.

Menurut Alwiati, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang dijadwalkan akan mulai dilaksanakan pada Agustus ini.

“Kami masih menunggu hasil SSGI, karena berdasarkan data E-PPGBM (Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dari cuma 10 persen Sementara data dari SSGI itu 19 persen. Direncanakan bulan agustus ini akan dilakukan survei lagi untuk SSGI,” terang Alwiati kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

Dia menerangkan, bahwa sesuai dengan target di tahun 2024 mendatang capaian intervensi kasus stunting bisa diturunkan menjadi 14 persen dan saat ini data capaian masih pada angka 19 persen, sehingga harus diturunkan lagi sekitar 5 persen dalam waktu yang tersisa yakni sekitar satu setengah tahun lagi.

Berdasarkan datanya, lanjut dia, untuk saat ini, kasus stunting terbanyak terdapat di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara.

“Kami menjadwalkan nanti pada hari Kamis akan melaksanakan kegiatan sosialisasi mengintervensi melalui program dapur sehat anti stunting,” ujarnya

“Nantinya kegiatan ini mengajarkan, kader-kader dan ibu tentang cara mengolah makanan agar gizinya tercukupi,” kata dia

Meski demikian, Alwi mengungkapkan, pihaknya sebenarnya juga sudah memberikan bantuan serta memberikan edukasi tentang cara penanganan stunting namun hingga saat ini yang jadi pertanyaan adalah kenapa tidak penurunan yang signifikan.

Dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), juga telah memberikan pelaksanaan survei yang dilaksanakan benar-benar digiring dan dianalisis sebelum data tersebut diumumkan.

“Jadi tidak diminta secara mentah-mentah saja. Jadi harus tahu mereka ke mana saja dan data apa saja yang dimasukkan,” pungkasnya.