DPR Minta Pemerintah Respons Cerdas Tarif Trump: Prioritaskan Diplomasi Dagang, Lindungi Industri Padat Karya

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, menegaskan pentingnya respons strategis Indonesia terhadap kebijakan tarif baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh terjebak dalam retaliasi perdagangan yang justru berisiko merugikan perekonomian nasional.

“Indonesia harus mengedepankan diplomasi dagang yang cerdas dan terukur, baik secara bilateral maupun multilateral bersama negara-negara terdampak,” ujar Kholid dikutip dari laman DPR.

Kebijakan tarif Trump dipandang berpotensi mengganggu hubungan dagang, termasuk skema Generalized System of Preferences (GSP) yang selama ini menjadi akses penting ekspor Indonesia ke pasar AS.

Kholid menilai pemerintah perlu segera menegosiasikan ulang GSP serta menurunkan hambatan non-tarif. Selain itu, ia mendorong diversifikasi ekspor ke wilayah lain seperti Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan negara BRICS, mengingat perubahan besar dalam rantai pasok global dan lanskap investasi internasional pasca kebijakan tarif tersebut.

Dampak Tarif Trump Terhadap Industri Padat Karya

Dengan nilai surplus perdagangan Indonesia-AS mencapai USD 16,8 miliar, Kholid menyoroti risiko besar bagi industri padat karya, terutama sektor tekstil, garmen, mebel, elektronik, dan otomotif.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Selama Sepekan 64 Ribu Pengunjung Serbu IKN, Jadi Magnet Wisata Baru

“Industri ini sangat tergantung pada pasar AS. Pemerintah harus menyiapkan skema fiskal perlindungan industri, serta langkah antisipatif terhadap risiko PHK massal,” tegas politisi PKS dari Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok-Kota Bekasi) ini.

Risiko Keuangan dan Stabilitas Rupiah

Tak hanya sektor perdagangan, Kholid juga mengingatkan dampak lanjutan dalam sektor keuangan. Perang dagang AS berpotensi memicu capital outflow dan tekanan nilai tukar rupiah.

“Dampak perang dagang juga terasa di pasar keuangan. Potensi keluarnya modal asing perlu diwaspadai agar tidak memperburuk stabilitas rupiah,” jelas alumni FEB UI ini.

Seruan Mitigasi dan Strategi Nasional

Kholid menyerukan agar pemerintah segera merumuskan strategi mitigasi ekonomi nasional secara komprehensif untuk menghadapi ketidakpastian global akibat kebijakan proteksionis AS.

“Kita harus menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan perencanaan matang dan langkah konkret di berbagai sektor,” tutupnya.