DPR RI dan DPRD Kaltim akan Bahas Pemindahan Ibu Kota Negara

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Anggota DPR RI dapil Kaltim Hetifah Sjaifudian berharap, DPR RI dan DPRD Kaltim  bersama-sama mengawal pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo Agustus 2019.

“Kan sudah ditetapkan Ibu Kota Negara akan pindah ke Kaltim. Jadi tentu harus ada komunikasi dan kerjasama yang solid. DPR RI dan DPRD Kaltim. Semua harus siap mengawal proses pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim,” ujarnya

Menurutnya, perlu duduk bersama anggota DPR RI dan DPRD Kaltim khususnya yang baru dilantik, untuk membahas pemindahan Ibu Kota Negara tersebut, bersama para ahli dan pakar. Hingga kini masih dicari waktunya yang tepat,

“Kita akan segera duduk bersama bersama para ahli untuk membicarakan IKN ini ke depan. Ini masih menunggu waktu yang tepat,” ujarnya.

Sebelumnya, Senin (2/9), sebanyak 55 anggota DPRD Kaltim periode 2019-2024 telah resmi dilantik. Acara pelantikan dilaksanakan di Gedung Utama DPRD Kaltim, Samarinda. oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Ely Syahputra.

Pelantikan tersebut, diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri oleh Sekretaris DPRD M. Ramadhan, sekaligus pemberhentian anggota DPRD Kaltim periode 2014-2019 dan pengangkatan anggota DPRD  Kaltim terpilih.

Partai Golkar sebagai meraih kursi terbanyak dengan 12 kursi, diikuti PDIP dengan 11 kursi. Sehingga kemudian H. Makmur HAPK yang merupakan kader Golkar yang naru dilantik jadi anggota DPRD Kaltim dipercaya menjadi Ketua DPRD Kaltim sementara dan M. Samsun dari PDIP sebagai Wakil Ketua sementara.