DPR Soroti Kenaikan Harga Pangan Saat Ramadan, Minta Pemerintah Bertindak Tegas

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyoroti kenaikan harga pangan saat Ramadan dan Idulfitri, yang kembali terjadi tahun ini. Menurutnya, fenomena ini sudah menjadi pola tahunan dan seharusnya bisa dicegah dengan kebijakan yang lebih efektif dan terkoordinasi.
“Kenaikan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran memang selalu terjadi, tetapi bukan berarti ini wajar atau tidak bisa diatasi. Pemerintah harus mengambil langkah yang lebih efektif untuk menstabilkan harga agar tidak memberatkan masyarakat,” ujar Abdul Kharis dikutip dari laman DPR.
Sebagai Wakil Rakyat yang membidangi sektor pertanian, pangan, dan maritim, Abdul Kharis menilai lonjakan harga bahan pokok dapat dicegah dengan perencanaan matang dari segi produksi, distribusi, hingga pengawasan stok pangan.
Peran Pemerintah dalam Stabilisasi Harga Pangan
Menurutnya, koordinasi antarkementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog, harus diperkuat agar lonjakan harga bisa dikendalikan. Stabilisasi stok lebih awal serta pengawasan ketat terhadap spekulan yang memainkan harga juga menjadi aspek krusial.
BACA JUGA :
“Jika pemerintah bisa memperkuat koordinasi, stok pangan dapat dikelola dengan baik. Jangan sampai masyarakat selalu menghadapi masalah ini setiap tahun tanpa solusi nyata,” tegasnya
Abdul Kharis juga menekankan pentingnya penguatan cadangan pangan nasional dan optimalisasi jalur distribusi agar pasokan tetap terjaga serta tidak menimbulkan kelangkaan yang berujung pada kenaikan harga bahan pokok.
“Operasi pasar harus lebih gencar dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras, gula, minyak goreng, dan daging tetap aman. Jangan sampai pemerintah hanya bertindak reaktif setelah harga naik, tetapi harus mengantisipasi lebih awal,” tambahnya.
Abdul Kharis mendesak pemerintah untuk segera bertindak agar harga pangan tetap stabil menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri. Langkah konkret seperti penguatan stok, pengawasan ketat, dan operasi pasar harus menjadi prioritas guna melindungi daya beli masyarakat.
BACA JUGA