DPRD Balikpapan Menargetkan Realisasi PAD Rp 350 Miliar, Maksimalkan Tapping Box

Haris Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – DPRD Kota Balikpapan menargetkan minimal realisasi pendapatn asli daerah (PAD) ditengah pandemi covid-19 mencapai Rp 350 miliar. Jumlah itu jauh dari target awal yakni Rp 715 miliar sebelum pandemi covid.

Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan Haris mengatakan, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan aBadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi (BPPRD) hingga saat ini jumlah PAD baru terealisasi mencapai Rp 183 miliar.

“Pada saat kita RDP Wakil Ketua DPRD meminta kepada Kadispenda sebesar Rp 350 miliar agar tercapai di tahun 2020 ini dalam kondisi covid-19,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan Haris, Senin (03/08)

Karenanya untuk mengenjot PAD, pihaknya akan mendorong tempat usaha, khususnya cafe-cafe yang kini mulai ramai dipasang tapping box yakni alat perekam transaksi tapping box tapping box untuk mendukung transparasi pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP)

“Makanya Kita meminta kepada dispenda mana sih cafe-cafe yang belum dipasang tiping box dan sekarang ini kan Kota Balikpapan banyak cafe-cafe yang lagi ramai,” ujarnya

“Semua cafe-cafe itu wajib dipasang taping box untuk meningkatkan PAD kita, jadi semuanya tidak terkecuali wajib dipasang,”

Dia mengungkapkan, berdasarkan study banding ke Palembang, justru pemasangan tapping box di cafe-cefe meningkatkan PAD. “Sebelumnya Rp 6 juta per bulan ternyata bisa mencapai Rp 16-20 juta per bulan, itu untuk satu cafe,” ujarnya.

Kata dia, tahun depan akan dianggarkan kebutuhan tapping box. Karena tahun ini tidak dianggarkan karena covid-19. “Karena ada peningkatan 50 persen, makanya kita minta di 2021 dianggarkan, berapa sih yang belum terpasang,” ujarnya

“saya yakin dengan dipasang pasti akan ada peningkatan, apalagi dalam kedaan covid-19. Apalagi denganekonomi sekarang,”

Dia juga mendorong masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memaksimalkan retribusi, termasuk. “Tower juga kita akan mengambil (rektribusi). Makanya kita meminta OPD-ODP yang retribusi tidak tercapai, diusahakan tercapai,” ujarnya.

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.