DPRD Provinsi Ingin Raperda Sistem Penanggulangan Bencana Segera Disahkan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengatakan, ini merupakan perda pertama dari turunan dari instruksi presiden nomor 3 tahun 2020, dan jadi awal baik. Agar perda ini bisa melindungi lahan yang ada di Kaltim yang jumlahnya 80 persen dari luas keseluruhannya.

“Kami berharap segera bisa disahkan dan diaplikasikan pemorov Kaltim,” kata Seno Aji.

Seno menambahkan, Kaltim sebagai penopang IKN dan kita bekerja sama dengan BNPT dan BPBD Provinsi memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pencegahan kebakaran lahan yang baik.

Pihaknya juga akan melakukan edukasi ke masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan secara sengaja. Termasuk dalan hal membuka lahan pertanian.

“Begitu juga dengan perusahaan tentu sebelumnya ada RTRWnya sehingga kita harus patuh terhadap hal itu yang disepakati,” akunya.

“Termasuk apakah kedepan perusahaan ini melakukan erbaiakan atau tidak juga jadi perhatian bagi perusahaan,” tutupnya.

Lakukan Uji Publik Raperda

Sebelumnya, Kepala BPBD Kaltim Agus mengatakan, uji publik materi rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan adalah langkah penting dalam proses pembentukan peraturan daerah yang efektif. 

Dalam uji publik ini, berbagai pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat, LSM, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan saran mengenai isi dari ranperda tersebut. 

“Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan yang akan diterapkan nantinya sudah mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan,” kata Agus.

“Serta dapat diimplementasikan secara efektif dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” tambahnya.

Proses uji publik biasanya mencakup presentasi materi ranperda, diskusi, serta sesi tanya jawab. Semua masukan yang diperoleh dari uji publik akan dievaluasi dan, jika relevan. Dimasukkan ke dalam revisi akhir dari ranperda sebelum diajukan untuk disahkan menjadi peraturan daerah. 

Dengan demikian, uji publik berperan penting dalam mewujudkan peraturan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan serta kondisi lokal.