Empat Sekolah Gagal Raih Adiwiyata, Pemkot Balikpapan Protes ke Pusat
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Empat sekolah di Kota Balikpapan gagal meraih Piala Adiwiyata akibat adanya salah persepsi dari tim juri penilai dan Dewan Pertimbangan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang kriteria 10 sekolah yang bina (gendong).
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Balikpapan Suryanto mengatakan, telah melayangkan surat protes dan klarifikasi ke tim juri dan Kementrian Lingkungah Hidup dan Kehutanan.
“Ada perbedaan persepsi ditingkat pusat. Kita tidak salahkan sekolah makanya pak wali diikutkan sekolahnya di acara penyambutan ini. Karena pak walikota tahu persis tapi karena ada kesalahan di salah satu kriteria dewan juri pusat,” kata Suryanto
Kata dia, protes itu disampaikan karena empat sekolah Balikpapan dianggap telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan panitia Dewan Pertimbangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Kita bukan membenarkan diri untuk Balikpapan seharusnya kita dapat lima. Ada perbedaan pendapat ditingkat pusat tahun ini dengan tahun lalu. Ini yang menyebabkan kita tidak dapat 5,” sambungnya.
Kepala Dinas Pendidikkan Kota Balikpapan Muhaimin mengungkapkan, sebenarnya empat sekolah yakni SMP Negeri 8, SMP Negeri 14 dan SMP KPS serta SD Negeri 009 juga harusnya meraih Piala Adiwiyata.
“Lima sekolah yang diajukan kota Balikpapan ini sangat layak mendapatkan Adiwiyata Mandiri namun karena ada perbedaan persepsi hanya satu sekolah saja yang lolos,” ujar Muhaimin
Namun karena adanya perberbedaan persepsi tim juri dan dewan pertimbangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga hanya SD Negeri 013 Balikpapan yang meraih Piala Adiwiyata.
Penghargaan Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang dinilai berhasil mendidik siswa menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.
Penilaian Adiwiyata didasarkan pada empat kriteria yakni pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, pengembangan kegiatan berbasis partisipatif, dan pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung sekolah.
BACA JUGA