Fakultas Hukum Uniba Gelar Duskusi Publik, Sejumlah Isu Dibahas

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Fakultas Hukum Universitas Balikpapan (Uniba) menggelar Diskusi Publik di Conference Room pada Sabtu (25/6/2022). Diskusi tersebut untuk membedah permasalahan kota

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan Murni mengatakan, diskusi tersebut sangat penting. Karena mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi secara baik.

Beberapa isu dibahas dalam diskusi publik tersebut. Diantaranya jalan rusak, kecelakaan Simpang Lima Muara Rapak, banjir, fasilitas destinasi wisata hingga pembangunan di Balikpapan.

“Visi dan misi kita lima tahun kedepan sudah mencakup semua. Kalau bisa, kita bisa menjadi bagian solusi permasalahan,” ujar Murni.

Dia juga mengingatkan, mahasiswa-masiswa Balikpapan agar bisa bersaing, setelah Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  Sehingga tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri.

Dia juga membeberkan, sejak 1 Oktober tahun kemarin Pemerintah Kota Balikpapan mengratiskan iuran BPJS Kesehatan kelas III khususnya bagi warga tak mampu dan terdampak COVID-19.

“Kebutuhan anggaran setiap tahun Rp 73 miliar dari sisi kesehatan,” terangnya.

Begitupun untuk pendidikkan, mulai dari pembangunan sekolah baru hingga penambahan rung kelas, subsidi SPP sekolah swasta, seragam gratis bagi peserta didik baru tingkat SD dan SMP untuk sekolah negeri dan swasta termasuk pemberian beasiswa.

“Kita juga memperluas akses pendidikan anak-anak Balikpapan supaya tidak ada yang putus sekolah, jika ada yang putus sekolah atau tidak sekolah, silahkan dilaporkan ke kami,” ujarnya

“Kalian bisa menjadi agen pemerintah untuk menyampaikan apabila ada yang putus sekolah atau tidak bersekolah,”

Wakil Dekan Fakultas Hukum Uniba  Johan’s Kadir Putra berharap, diskusi tersebut tidak hanya sebatas dalam ruangan, namun dapat berkelanjutan. Karena harapannya untuk kemajuan daerah.

Apalagi dengan Balikpapan sebagai penyangga IKN Nusantara, akan ada permasalahan baru yang timbul. Sehingga  dibutuhkan partisipasi publik dalam memecahkan persoalan dan pembangunan.

Dia berharap, Fakultas Hukum Uniba  dapat berpartisipasi lebih maksimal dalam pembangunan Balikpapan pada bentuk kegiatan penelitian baik dalam rangka tugas akhir maupun penelitian lainnya.

“Apa yang harus dilakukan dalam pengembangan Kota Balikpapan kedepannya, dari berbagai indentifikasi permasalahan dari diskusi publik ini,” ujarnya.

Tampak hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim dapil Balikpapan

Muhammad Samsun, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Balikpapan Andi Arif Agung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Suhartini.