Fraksi Demokrat : Proyek Perluasan Kilang Minyak Tak Mengurangi Angka Pengangguran

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Fraksi Demokrat menyampaikan beberapa harapan masukan dan saran dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (15.07). Salah satunya menyangkut ketersediaan lapangan pekerjaan.

Juru Bicara Fraksi Demokrat Mieke Henny mengungkapkan, saat ini peluang atau lowongan pekerjaan yang tersedia sangatlah tidak sebanding dengan angka pencari kerja. Sehingga, Fraksi Demokrat mendorong Pemerintah Kota Balikpapan melakukan terobosan\-terobosan.

“Untuk ketenagakerjaan, lapangan kerja selalun jadi persoalan, karena angka pengangguran dengan lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang jumlahnya,” ujarnya

“Harapan kami pemerintah Kota dapat melakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak terkait dan melakukan terobosan-terobosan terhadap dunia industry sehingga pengangguran dapat berkurang,”

Salah satu yang disesalkan Fraksi Demokrat terkait keberadaan Proyek Perluasan Kilang Minyak yang ternyata tidak berdampak pada jumlah pengangguran di Kota Balikpapan. Padahal awalnya, proyek tersebut digadang-gadang bisa menurunkan angka pencari kerja.

“Begitupun proyek perluasan kilang minyak juga tidak mengurangi jumlah pengangguran di Balikpapan, karena angka pengangguran tetap tinggi,” ujarnya

Meski begitu, Fraksi Demokrat juga menyadari salah satu yang menyebabkan angka pencari kerja masih tinggi, karena pertumbuhan penduduk maupun arus pendatang. Karena data Dinas kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) rata-rata b2-3 ribu pendatang setiap bulan.

“Namun kita juga menyadari bahwa dampak pertambahan penduduk dan arus pendatang yang tinggi hal inilah kita bisa melihat tingkat pengangguran terbuka 2019 sebesar 9,52 persen atau sebanyak 29 ribu orang penganguran,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti, berkaitan dengan Silpa 2018 sebesar Rp 291,63 miliar yang justru menilbulkan pertanyaan, karena ada penghematan anggaran yang dilakukan Pemerintah kota Balikpapan mencapai Rp 109,76 miliar.

“Yang menjadi sorotan kami adalah pengehematan belanja sebesar 286,59 miliar. Secara sepintas Fraksi kami memandang bahwa pemerintah Kota bisa menghemat tetapi menimbulkan pertanyaan mengfehmat atau tidak mampu melaksanakan kegiatan selesuai target yang sudah sesuai perencanaan,” ujarnya.