Fraksi di DPRD Balikpapan Soroti Penyertaan Modal PDAM dan BPD, Juga Penanganan Covid-19

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Fraksi-fraksi di DPRD Kota Balikpapan menyoroti penyertaan modal PDAM, Bank Pembangunan  Daerah (BPD) maupun penanganan covid-19 yang masuk dalam rancangan Perubahan APBD 2020.

Wali Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan, 6 fraksi telah menyampaikan pandangan umum terkait nota penjelasan rancangan APBD Perubahan yang disampaikan Wali Kota senilai Rp 2,3 triliun

“Agenda hari ini adalah kami menghantarkan pandangan umum Fraksi-Fraksi terkait Nota Penjelasan Wali Kota rancangan Perubahan APBD 2020,” ujarnya.

“Kami menghantarkan teman-teman dari fraksi-fraksi, ada 6 fraksi yang menyampaikan pandangannya terkait  rancangan APBD Perubahan yang disampaikan Wali Kota,”

Fraksi Golkar dan PDIP menyoroti terkait pajak dan retribusi, penyertaan modal PDAM maupun BPD serta pendidikkan. Termasuk anggaran penanganan covid-19 hasil refocusing sejumlah anggaran organisasi perangkat daerah (OPD).

“Itu yang disorot, karena ada beberapa anggaran dari rancangan APBD Perubahan yang direncanakan Rp 2,3 triliun dan refocusing yang disampaikan Pemerintah Kota Balikpapan,” ujarnya

Fraksi Gerindra juga menyorioti terkait penyertaan modal PDAM dan BPBD, serta silpa dari anggaran penanganan covid-19. “Diminta secara penjelasan yang lebih detail kepada masyarakat Kota Balikpapan,” ujarnya

Fraksi PKS juga menyoroti akuntabilitas dana bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19  yang cukup besar mencapai Rp 45,6 miliar. Begitupun Fraksi Demokrat juga menyoroti tingginya di masa new normal kasus covid-19.

“Demokrat menyoroti seyogyanya dengan anggaran yang begitu besar, angka kasusnya justru tidak berbanding lurus (justru naik),” ujarnya.

Sementara Fraksi Gabungan juga menyoroti penyertaan modal PDAM dan BPD serta penanganan covid-19. Harapannya, minggu depan Wali Kota memberikan jawaban terkait pandangan umum fraksi.

“Inilah kami menghantarkan pandangan-pandanagn umum fraksi , mudah-mudahan minggu depan wali kota memberikan jawaban sebelum ditetapkan menjadi APBD Perubahan,” ujarnya.