Fraksi Gerindra Nilai Pawisata Jadi Triger Ekonomi Balikpapan Ditengah Kelesuan Sektor Jasa

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com –  Fraksi Gerindra DPRD Balikpapan  atas RAPBD 2018 memberikan catatan dan saran kepada pemerintah bahwa ditengahnya lesunya sector jasa yang selama ini  jadi unggulan penerimaan daerah sudah tidak bisa diharapkan lagi dalam penerimaan PAD kota.

Berdasarkan kajian yang perlu dicemati Gerindra dari sisi geografis, filosofis, pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, sosial budaya, Sistem kebijakan nasional dan stabilitas politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. serta sumber daya daerah sehingga dapat memberikan proyeksi yang baik terhadap penjabaran RPJMD pemerintah 2016-2021 yang secara teknis tertuang dalam SKPD pada 2018.

“Pentingnya kajian ini agar dapat berikan arah yang jelas capaian dan tujuan pemerintah membantu , mengakomodir semua kepentingan stakeholder  dalam mengantisipasi dalam setiap resiko dari perubahan dan ketidakpastian,” tutur Jubir Gerindra Aminuddin dalam penyampaian pandangan umum fraksnya pada rapat paripurna (13/11/2017)

Aminuddin menilai pariwisata jadi pelopor baru dalam peningkatan dan pendapatan baru bagi daerah. “Hal ini mengingat potensi kota Balikpapan yang luar biasa dan diharapkan timbul multiplayer effek yakni menggerakan ekonomi lain seperti perhotelan, restoran, transportasi local, produk makanan minuman local yang pada giliran pemerataan kemakmuran bagi mesin ekonomi baru kota Balikpapan,”bebernya dalam rapat paripurna yang dihadiri wali kota, wakil wali kota, muspida dan pejabat di lingkungan pemerintah kota, (13/11/2017).

Dia meminta pemkot harus mampu mendorong habis-habisan sector pariwisata melalui alokasi sumber daya dan sumber dana yang tepat pada salah satu obyek wisata pantai Manggar.”Sehingga pengembangan pantai manggar yang terus berjalan seperti pembangunan jalan, jogging track, kantong parkir, tanggul abrasi pantai dan pembangunan fasilitas pendukung lain dapat dioptimalkan mungkin,” sebutnya.

Dia beranalogi kegagalan pembangunan berawal dari perencanaan pembangunan yang kurang matang sehingga berakibat tertundanya pembangunan yang merugikan masyarakat. “Karena rakyatlah yang menikmati pembangunan untuk itu fraksi Gerindra menekan tidak ada lagi program pembangunan yang tidak terlaksana,” tukasnya.